Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

JK geram namanya dicatut soal perpanjangan kontrak Freeport

JK geram namanya dicatut soal perpanjangan kontrak Freeport Wapres Jusuf Kalla di ruang kerjanya. ©2015 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengungkap adanya pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2041. Nama Jokowi dan JK dicatut elit politik untuk memberikan kepastian perpanjangan kontrak Freeport.

Menanggapi hal itu, Wapres JK membenarkan Menteri ESDM Sudirman Said sudah melaporkan pencatutan nama tersebut dalam perpanjangan kontrak Freeport. JK mengaku geram adanya upaua politis dalam urusan pemerintah dan Freeport.

"Iya kalau itu yang dikatakan benar bahwa kami, presiden dan saya minta jatah, pasti saya marah. Apa benar? Dan tolong dilaporkan saja yang ngomong begitu (minta jatah)," tutur JK di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (11/11).

Namun, JK enggan menyebutkan nama dan inisial politikus tersebut. Dia pun menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri ESDM Sudirman Said untuk menindaklanjuti temuan itu.|

"Tanya sama Sudirman saja. Nantilah tanya sm Sudirman saja," imbuh JK.

Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said dalam sebuah diskusi di program televisi mengatakan bahwa ada politisi cukup terkenal menjual nama Presiden dan Wakil Presiden dalam perpanjangan kontrak Freeport. Tentu saja politisi itu meminta imbalan bagian saham Freeport sekaligus proyek pembangkit listrik di Timika, Papua.

(mdk/sau)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya

Jokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya

Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Baca Selengkapnya
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK

Presiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK

Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan

Jokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan

Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Buka Peluang Bertemu Ketum Parpol, Termasuk Megawati dan Cak Imin

Jokowi Buka Peluang Bertemu Ketum Parpol, Termasuk Megawati dan Cak Imin

Sebelumnya, Jokowi telah melakukan pertemuan dengan Ketum NasDem Surya Paloh di Istana Negara.

Baca Selengkapnya
Jokowi Terima Surat Kepercayaan 9 Duta Besar Negara Sahabat

Jokowi Terima Surat Kepercayaan 9 Duta Besar Negara Sahabat

Presiden Jokowi menerima surat kepercayaan dari sembilan duta negara-negara sahabat

Baca Selengkapnya
Jokowi Puji MA Berhasil Tangani 99,47% Perkara Sepanjang 2023: Perkembangan yang Sangat Bagus

Jokowi Puji MA Berhasil Tangani 99,47% Perkara Sepanjang 2023: Perkembangan yang Sangat Bagus

"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Baca Selengkapnya
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.

Baca Selengkapnya