JK: Di Indonesia, 2 kali pemerintahan berganti karena masalah pangan
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau akrab disebut JK mengatakan persoalan pangan yang parah bisa menghancurkan suatu pemerintahan. Ini seperti pernah dialami Indonesia.
"Pengalaman Indonesia dua kali pemerintah ganti karena masalah pangan," katanya saat menyampaikan kuliah umum di Perum Bulog, Jakarta, Selasa (10/5).
Pada 1965, kata JK, masyarakat kesulitan pangan. Dengan ditambah krisis politik, rezim pemerintahan kala itu harus berakhir.
"Tahun 1965, orang harus antre dapat pangan. Gabungan krisis politik dan ekonomi buat pemerintah jatuh. Kalau politik saja masih tahan. Kalau gabungan keduanya sulit," katanya.
Peristiwa serupa terulang pada 1998. Kala itu, krisis moneter menerpa Indonesia.
"Tahun 1998, Indonesia impor 6 juta ton itu pun masih naik harga beras. Pemerintah tidak bisa kontrol keadaan," katanya.
"Kekeringan karena ada el nino di 1997. Begitu efek terjadi pada pangan, di samping menyulitkan orang, bisa jatuhkan pemerintahan."
Oleh sebab itu, JK berpesan kepada Perum Bulog untuk berusaha maksimal menjaga pasokan pangan.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Banyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,
Baca SelengkapnyaMeski memilih menjadi negara netral, Indonesia dihadapkan pada sejumlah ancaman dan tantangan yang perlu diantisipasi dengan bijak.
Baca Selengkapnya"Kekeringan panjang, hujan yang juga terus menerus sehingga menyebabkan banyak gagal panen," kata presiden.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca SelengkapnyaIstana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaUntuk menjadi negara maju tak cuma mengedepankan kecerdasan sumber daya manusianya saja.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca Selengkapnya446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca Selengkapnya