Jika Alami Resesi, Pemerintah Tak Ingin Angka Kemiskinan dan Pengangguran Naik

Kamis, 6 Agustus 2020 13:00 Reporter : Merdeka
Jika Alami Resesi, Pemerintah Tak Ingin Angka Kemiskinan dan Pengangguran Naik Kemiskinan kota meleset. ©2013 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020 sebesar -4,19 persen. Hasil tersebut menempatkan Indonesia berada di jurang resesi jika ekonominya tumbuh negatif pada kuartal ketiga mendatang.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menilai perolehan tersebut memang tidak baik. Dia pun mengakui pencapaian itu lebih buruk daripada proyeksi pemerintah yang minus 4,3 persen.

"Sampai Juni (2020), seperti kita bayangkan, pertumbuhan ekonominya paling dalam di kuartal II. Walaupun itu memang lebih buruk dari yang kita antisipasi," kata dia dalam sesi teleconference, Kamis (6/8).

Febrio pun berharap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga relatif bisa pulih. Menurutnya, pemerintah berkomitmen untuk mengejar agar pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut tidak negatif.

Meski pada akhirnya harus resesi lantaran tumbuh di bawah nol persen selama dua kuartal beruntun, dia mengungkapkan pemerintah tetap ingin agar angka kemiskinan dan pengangguran tidak ikut bertambah. "Yang masalah bukan angkanya, positif atau tidaknya. Yang penting pengangguran nambahnya berapa, kemiskinan nambahnya berapa. Itu concern pemerintah. Kita tidak mau itu bertambah," tegas dia.

Menurut dia, pemerintah tidak ingin masyarakat terkena dampak pelemahan ekonomi terlalu dalam. Oleh karenanya semua pihak bekerja keras agar pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2020 setidaknya membaik meski tetap negatif.

Salah satu caranya yakni dengan mempercepat pemberian program bantuan untuk pegawai berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan, serta insentif Rp 2,4 juta untuk pengusaha UMKM golongan ultra mikro. "Makanya kecepatan program bantuan itu yang harus difinalkan. Mudah-mudahan di minggu depan bisa lebih jelas datanya. Seperti yang untuk ultra mikro diumumkan Jokowi Rp 2,4 juta, itu belum begitu jelas tapi tetap dipakai," tandasnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com [azz]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini