Jika Alami Resesi, Pemerintah Tak Ingin Angka Kemiskinan dan Pengangguran Naik
Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020 sebesar -4,19 persen. Hasil tersebut menempatkan Indonesia berada di jurang resesi jika ekonominya tumbuh negatif pada kuartal ketiga mendatang.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menilai perolehan tersebut memang tidak baik. Dia pun mengakui pencapaian itu lebih buruk daripada proyeksi pemerintah yang minus 4,3 persen.
"Sampai Juni (2020), seperti kita bayangkan, pertumbuhan ekonominya paling dalam di kuartal II. Walaupun itu memang lebih buruk dari yang kita antisipasi," kata dia dalam sesi teleconference, Kamis (6/8).
Febrio pun berharap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga relatif bisa pulih. Menurutnya, pemerintah berkomitmen untuk mengejar agar pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut tidak negatif.
Meski pada akhirnya harus resesi lantaran tumbuh di bawah nol persen selama dua kuartal beruntun, dia mengungkapkan pemerintah tetap ingin agar angka kemiskinan dan pengangguran tidak ikut bertambah. "Yang masalah bukan angkanya, positif atau tidaknya. Yang penting pengangguran nambahnya berapa, kemiskinan nambahnya berapa. Itu concern pemerintah. Kita tidak mau itu bertambah," tegas dia.
Menurut dia, pemerintah tidak ingin masyarakat terkena dampak pelemahan ekonomi terlalu dalam. Oleh karenanya semua pihak bekerja keras agar pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2020 setidaknya membaik meski tetap negatif.
Salah satu caranya yakni dengan mempercepat pemberian program bantuan untuk pegawai berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan, serta insentif Rp 2,4 juta untuk pengusaha UMKM golongan ultra mikro. "Makanya kecepatan program bantuan itu yang harus difinalkan. Mudah-mudahan di minggu depan bisa lebih jelas datanya. Seperti yang untuk ultra mikro diumumkan Jokowi Rp 2,4 juta, itu belum begitu jelas tapi tetap dipakai," tandasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan
Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaKejar Target Penurunan Kemiskinan, Wapres Ma'ruf Amin Minta Anggaran Subsidi Dikaji Ulang
Angka kemiskinan nasional berdasar data BPS masih 9,36 persen, jauh di atas target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen.
Baca SelengkapnyaJelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya
Penyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ternyata, Ini Biang Kerok Buat Anggaran Perlindungan Sosial Membengkak Setiap Tahun
kenaikan anggaran perlinsos tahun ini utamanya disumbang lebih besar oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan pergerakan nilai tukar Rupiah.
Baca SelengkapnyaKinerja Industri Pembiayaan Diprediksi Tumbuh Hingga 16 Persen di 2024
Industri pembiayaan diprediksi akan terus meningkat tahun ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah Turunkan Target Bauran Energi Baru Terbarukan, Apa Dampaknya?
Pemerintah seharusnya mengevaluasi faktor penyebab kegagalan pencapaian target investasi energi terbarukan selama ini.
Baca SelengkapnyaKemendagri Menilai Sumsel Paling Cepat Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem di Sumatera
Staf khusus Menteri Dalam Negeri Kastosius Sinaga mengapresiasi langkah pejabat Gubernur Sumatera Selatan menurunkan angka kemiskinan di persentase nol persen.
Baca SelengkapnyaCakupan Kepemilikan IKD Kaltim Capai 99 Ribu Pengguna
Secara persentase, angka tersebut baru mencapai 3,57 persen dari target Kemendagri.
Baca SelengkapnyaMuhadjir Sebut Target Penurunan Kemiskinan Kian Sulit, Capai 7,5%
Pemerintah kini berupaya mengejar capaian target angka kemiskinan yang dipatok turun sekitar 6,5 hingga 7,5 persen dari total sekitar 26 juta jiwa di tahun ini.
Baca Selengkapnya