Merdeka.com - Kementerian Pertanian terus berupaya meningkatkan produksi padi guna menjamin ketersediaan beras nasional dapat dipenuhi sendiri. Sebab, ketersediaan pangan menjadi kunci utama kestabilan ekonomi negara akibat dampak pandemi Covid-19.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyebut akan terus memasifkan Program Gerakan Percepatan Tanam, termasuk di Kabupaten Tuban Jawa Timur. Sehingga di era kenormalan baru, ketersediaan pangan dapat dipenuhi secara mandiri.

"Dalam memperkuat ketersediaan pangan khususnya beras, kami dorong percepatan tanam di semua daerah. Kami minta daerah agar tidak membiarkan lahan menganggur, harus tertanami semua," kata Syahrul dalam acara Gerakan Percepatan Tanam Padi di Tuban, Jumat (26/6).

Pihaknya berkomitmen penuh dalam meningkatkan produksi beras dan percepatan tanam melalui Gerakan Olah Tanah dan Tanam (GPOT). Terlebih program ini disertai dengan langkah kongkret yakni pemberian bantuan benih, alat mesin pertanian, KUR, asuransi pertanian hingga pendampingan yang masif.

Pada tahun 2020, lanjutnya, secara nasional pemerintah menargetkan luas tanam padi 11,66 juta hektare (ha) dengan potensi 33,6 juta ton beras. Sedangkan sasaran luas tanam padi pada musim kemarau hingga september 2020 ini, berkisar 5,6 juta ha.

Maka, pertanaman padi di semua daerah pada bulan Mei-September 2020 harus dioptimalkan. Khususnya Jawa Timur yang mempunyai potensi luas lahan yang ada dapat dimaksimalkan, melalui peningkatan Indeks Pertanaman

"Kami mengharapkan kepada provinsi dan kabupaten atau kota melakukan gerakan di lapangan dan menggerakkan Kostratani (Komando Strategi Pertanian) di Kecamatan sebagai ujung tombaknya. Jadi sangat berharap dari sini (Tuban) bisa menyuplai juga kebutuhan nasional," ujarnya.

Oleh karenanya, dia mendorong pemanfaatan lahan pertanian juga melalui penyediaan dana KUR bagi para petani. Selain itu, pihaknya juga fokus dalam memaksimalkan bantuan alsintan prapanen dan pascapanen.

"Yang terpenting juga adalah bagaimana kita mempercepat pelaksanaan kegiatan APBN dan APBD tahun 2020. Dengan meningkatkan pendampingan dan pengawalan pelaksanaan kegiatan di lapangan oleh penyuluh, babinsa, POPT (petugas organisme pengganggu tanaman), Pengawas Benih Tanaman, dan Kepala Cabang Dinas di Kecamatan," pungkasnya.