Merdeka.com - Niat baik Pemerintahan Jokowi - JK membangun sejuta rumah untuk rakyat Indonesia dinilai tidak mudah. Berbagai kendala dan tantangan menghadang suksesnya program ini. Salah satunya adalah soal kemampuan daya beli konsumen Indonesia yang belum meningkat.

Ketua Apersi (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia), Eddy Ganefo mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih belum stabil. Masyarakat dibebani kenaikan harga beberapa bahan pokok sehingga daya beli konsumen belum dapat meningkat. Rumah yang dibuat pemerintah terancam tidak terbeli.

"Hambatannya penghasilan masyarakat kelas bawah tidak juga meningkat, sehingga tidak bisa terserap dari sisi konsumen," ujarnya kepada merdeka.com, Jakarta, Rabu (8/4).

Dari sisi pengembang sendiri, ketersediaan lahan masih menjadi kendala utama. Masyarakat menginginkan rumah yang dekat akses jalan dan mudah dari sisi transportasi publik. Sedangkan harga lahan dengan kriteria seperti itu sudah sangat mahal. Belum lagi soal perizinan yang terbilang sangat rumit.

"Masyarakat kan maunya rumah dekat dengan transportasi, didukung juga infrastruktur yang bagus, tapi yang terjadi dari pengembang juga soal perizinan yang banyak regulasinya," jelas dia.

Sementara itu, Ketua REI (Real Estate Indonesia) Eddy Hussy menambahkan setidaknya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi pemerintah untuk mendukung program sejuta rumah murah untuk rakyat. Pertama, penyelesaian rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR), pembebasan lahan, pemanfaatan lahan milik Pemerintah Daerah (Pemda), subsidi uang muka, kredit kepemilikan tanah, penyediaan dana yang memadai, suku bunga maksimal 6,5 persen.

Kemudian, penyederhanaan perizinan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) sebesar 1 persen, biaya dan waktu pensertifikatan, terobosan bagi pekerja sektor informal, dukungan infrastruktur, penyediaan kelistrikan dan penentuan harga jual rumah RSR dan rusunami.

Namun demikian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono mengatakan program ini cukup bagus untuk mengatasi backlog kebutuhan rumah yang mencapai 15 juta unit. Basuki berjanji pada 30 April 2015 mendatang, pemerintahan Jokowi - JK mulai membangun rumah murah untuk rakyat. Grounbreaking awal akan membangun sebanyak 103.135 unit rumah.

Program sejuta rumah ditargetkan sebanyak 603.516 unit rumah bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dan 396.484 unit bagi non MBR. Pemerintah dengan kemampuan APBN membangun 98.300 unit. Belum lagi yang dibangun oleh pengembang dan masyarakat sendiri untuk Non-MBR yang mencapai 200.000-250.000 per tahun.

Menurut Basuki, total dana yang dibutuhkan membangun sejuta rumah sebesar Rp 80,79 triliun dan yang tersedia hanya Rp 18,58 triliun. Kekurangannya nanti akan ditutupi dari dana-dana idle (nganggur) dari TASPEN, BAPERTARUM, BPJST.

Di samping itu, pemerintah secara intensif mencari sumber pembiayaan murah dari institusi keuangan asing seperti Word bank, ADB untuk support pembiayaan perumahan. Dalam skema pembiayaan perumahan dilibatkan bank pelaksana baik Bank mandiri, BRI, BTN, BPD maupun Bank swasta. Mengingat besarnya kebutuhan pembiayaan sektor perumahan.