Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jaga validitas, data penduduk miskin di SKSTN diperbarui 2 kali setahun

Jaga validitas, data penduduk miskin di SKSTN diperbarui 2 kali setahun ibu pengemis gendong anaknya mencari uang. ©2017 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Kementerian Sosial (Kemensos) sedang menggarap proyek Pengembangan Sistem Kesejahteraan Sosial Terpadu Nasional (SKSTN). Proyek ini merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat basis data masyarakat penerima bantuan sosial.

Kepala Pusat dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial, Said Reza Pahlevi, berharap dengan SKSTN data penerima bantuan sosial dapat lebih valid. Dalam menjaga validitas, Kemensos akan memperbarui data dua kali dalam setahun.

"Di-update dua kali satu tahun. Mei dan November," ujarnya di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Rabu (15/11).

Proses pengambilan data, lanjutnya, tidak akan dibuat sulit. Di mana, rumah tangga miskin akan langsung di data secara online dan langsung terekam dalam sistem.

"Tentu penyerahan ini akan berbasis teknologi. Bisa berbasis android, nanti kita akan pikir fasilitas yang memudahkan," ungkapnya.

"Akan ada pre list revisi yang akan digunakan untuk mengunjungi rumah tangga tersebut. Di cek kondisinya. Kita bisa rekam. Kuisioner sudah disediakan. Bisa rekam foto rumah. Ke depan, peta posisi rumah tangga miskin bisa ada," tambah dia.

Setelah proses verifikasi data, Pemkab maupun Pemkot akan menetapkan dan mengunggah ke dalam sistem data, rumah tangga mana saja yang laik untuk menerima bantuan sosial.

"Mereka akan tentukan rumah tangga ini layak atau rumah tangga ini tidak masuk kategori miskin lagi, atau ada yang tiba-tiba jatuh miskin karena ada bencana dan sebagainya," jelas dia.

Data tersebut, lanjutnya, dapat digunakan secara luas oleh Kementerian/Lembaga yang terkait dalam upaya pengentasan kemiskinan.

"Data terpadu yang sudah dimutakhirkan itu dapat digunakan sebagai target pengentasan kemiskinan. Bisa Kemensos. Bisa Kementan misalnya subsidi pupuk. Kementerian ESDM misalnya subsidi listrik gas, bisa saja," tegasnya.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Perkuat IKM, Pemkab Paser Sosialisasi dan Pengisian Data SIINas

Perkuat IKM, Pemkab Paser Sosialisasi dan Pengisian Data SIINas

SIINas merupakan aplikasi yang dapat mempermudah dan mempercepat proses penyampaian data.

Baca Selengkapnya
Menkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019

Menkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Ingatkan Partai Serius Laporkan Dana Kampanye, Ini Sanksinya

Bawaslu Ingatkan Partai Serius Laporkan Dana Kampanye, Ini Sanksinya

Data dari PPATK bisa dijadikan peringatan oleh seluruh peserta Pemilu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Aturan Baru Berlaku 2024: Periode Kenaikan Pangkat PNS Jadi 6 Kali dalam Setahun

Aturan Baru Berlaku 2024: Periode Kenaikan Pangkat PNS Jadi 6 Kali dalam Setahun

Proses penetapan kenaikan pangkat dilaksanakan secara digital menggunakan Sistem Informasi ASN atau SIASN.

Baca Selengkapnya
Kemenkes Ungkap Data Nasional: 475 Orang Meninggal Akibat DBD

Kemenkes Ungkap Data Nasional: 475 Orang Meninggal Akibat DBD

Kementerian Kesehatan mencatat, hingga minggu ke-15 tahun 2024, terdapat 475 orang meninggal karena DBD.

Baca Selengkapnya
Survei FOI 2022: 50 Persen Anak di Perkotaan Berangkat ke Sekolah dengan Perut Kosong

Survei FOI 2022: 50 Persen Anak di Perkotaan Berangkat ke Sekolah dengan Perut Kosong

Pendiri FOI, Wida Septarina Wijayanti mengungkapkan kerja sama ini diharapkan mampu mewujudkan berkomitmen untuk mengatasi ketimpangan pangan di masyarakat.

Baca Selengkapnya
Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Tak Mampu, BUMN Jasindo Lakukan Kebijakan Ini

Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Tak Mampu, BUMN Jasindo Lakukan Kebijakan Ini

Kendala pelunasan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) menjadi penghalang yang menghentikan langkah masyarakat miskin dalam meraih peluang.

Baca Selengkapnya
Kepuasan Kinerja Presiden Jokowi di Jatim Capai 85,9 Persen, Alasan Terbanyak Membantu Rakyat Kecil

Kepuasan Kinerja Presiden Jokowi di Jatim Capai 85,9 Persen, Alasan Terbanyak Membantu Rakyat Kecil

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling.

Baca Selengkapnya
Catat, Dokumen Ini Harus Dipersiapkan untuk Mengurus Santunan Anggota KPPS yang Meninggal

Catat, Dokumen Ini Harus Dipersiapkan untuk Mengurus Santunan Anggota KPPS yang Meninggal

Dalam proses administrasi nantinya lebih dulu akan diverifikasi ahli waris sebagai penerima santunan.

Baca Selengkapnya