Jaga validitas, data penduduk miskin di SKSTN diperbarui 2 kali setahun
Merdeka.com - Kementerian Sosial (Kemensos) sedang menggarap proyek Pengembangan Sistem Kesejahteraan Sosial Terpadu Nasional (SKSTN). Proyek ini merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat basis data masyarakat penerima bantuan sosial.
Kepala Pusat dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial, Said Reza Pahlevi, berharap dengan SKSTN data penerima bantuan sosial dapat lebih valid. Dalam menjaga validitas, Kemensos akan memperbarui data dua kali dalam setahun.
"Di-update dua kali satu tahun. Mei dan November," ujarnya di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Rabu (15/11).
Proses pengambilan data, lanjutnya, tidak akan dibuat sulit. Di mana, rumah tangga miskin akan langsung di data secara online dan langsung terekam dalam sistem.
"Tentu penyerahan ini akan berbasis teknologi. Bisa berbasis android, nanti kita akan pikir fasilitas yang memudahkan," ungkapnya.
"Akan ada pre list revisi yang akan digunakan untuk mengunjungi rumah tangga tersebut. Di cek kondisinya. Kita bisa rekam. Kuisioner sudah disediakan. Bisa rekam foto rumah. Ke depan, peta posisi rumah tangga miskin bisa ada," tambah dia.
Setelah proses verifikasi data, Pemkab maupun Pemkot akan menetapkan dan mengunggah ke dalam sistem data, rumah tangga mana saja yang laik untuk menerima bantuan sosial.
"Mereka akan tentukan rumah tangga ini layak atau rumah tangga ini tidak masuk kategori miskin lagi, atau ada yang tiba-tiba jatuh miskin karena ada bencana dan sebagainya," jelas dia.
Data tersebut, lanjutnya, dapat digunakan secara luas oleh Kementerian/Lembaga yang terkait dalam upaya pengentasan kemiskinan.
"Data terpadu yang sudah dimutakhirkan itu dapat digunakan sebagai target pengentasan kemiskinan. Bisa Kemensos. Bisa Kementan misalnya subsidi pupuk. Kementerian ESDM misalnya subsidi listrik gas, bisa saja," tegasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perkuat IKM, Pemkab Paser Sosialisasi dan Pengisian Data SIINas
SIINas merupakan aplikasi yang dapat mempermudah dan mempercepat proses penyampaian data.
Baca SelengkapnyaMenkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.
Baca SelengkapnyaBawaslu Ingatkan Partai Serius Laporkan Dana Kampanye, Ini Sanksinya
Data dari PPATK bisa dijadikan peringatan oleh seluruh peserta Pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Aturan Baru Berlaku 2024: Periode Kenaikan Pangkat PNS Jadi 6 Kali dalam Setahun
Proses penetapan kenaikan pangkat dilaksanakan secara digital menggunakan Sistem Informasi ASN atau SIASN.
Baca SelengkapnyaKemenkes Ungkap Data Nasional: 475 Orang Meninggal Akibat DBD
Kementerian Kesehatan mencatat, hingga minggu ke-15 tahun 2024, terdapat 475 orang meninggal karena DBD.
Baca SelengkapnyaSurvei FOI 2022: 50 Persen Anak di Perkotaan Berangkat ke Sekolah dengan Perut Kosong
Pendiri FOI, Wida Septarina Wijayanti mengungkapkan kerja sama ini diharapkan mampu mewujudkan berkomitmen untuk mengatasi ketimpangan pangan di masyarakat.
Baca SelengkapnyaTingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Tak Mampu, BUMN Jasindo Lakukan Kebijakan Ini
Kendala pelunasan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) menjadi penghalang yang menghentikan langkah masyarakat miskin dalam meraih peluang.
Baca SelengkapnyaKepuasan Kinerja Presiden Jokowi di Jatim Capai 85,9 Persen, Alasan Terbanyak Membantu Rakyat Kecil
Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling.
Baca SelengkapnyaCatat, Dokumen Ini Harus Dipersiapkan untuk Mengurus Santunan Anggota KPPS yang Meninggal
Dalam proses administrasi nantinya lebih dulu akan diverifikasi ahli waris sebagai penerima santunan.
Baca Selengkapnya