Jadi Barometer Indonesia, Pemerintah Diminta Amankan Pangan DKI Jelang Ramadan

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Sarman Simanjorang, meminta pemerintah mengamankan pasokan bahan pangan jelang Ramadan. Khusus Jakarta, pasokan pangan hampir 98 persen di supply dari luar Jakarta baik lokal maupun impor.

"Di.tengah kepanikan kita menghadapi epidemi virus corona yang mengancam kelangsungan roda perekonomian, pemerintah jangan sampai lengah juga untuk mempersiapkan kebutuhan pokok pangan menjelang bulan Ramadan," ujarnya di Jakarta, ditulis Rabu (25/3).

Dalam situasi seperti ini pemerintah pusat dan provinsi DKI Jakarta harus cermat melakukan perhitungan. Terlebih Jakarta merupakan barometer stabilisasi harga pokok pangan.

"Daerah-daerah pemasok pokok pangan ke Jakarta seperti Jabar, Jateng, Jatim, Sumut dan daerah lainnya pasti juga akan melakukan perhitungan yang sangat hati hati dengan mengutamakan kebutuhan daerahnya, jika surplus baru akan di pasok ke Jakarta," jelasnya.

Sarman mengatakan, pemerintah pusat harus peka dan memberikan kebijakan khusus akan kebutuhan pokok pangan di Jakarta dan sekitarnya menjelang Ramadan. Dia berharap 10 hari sebelum memasuki Ramadan semua bahan pokok sudah pada posisi tersedia di gudang dan setiap saat siap mengisi kebutuhan pasar.

"Hal ini untuk menjaga psikologi pasar bahwa stok berlimpah sehingga tidak menimbulkan gejolak harga dan mengantisipasi oknum yang ingin menimbun untuk mencari keuntungan berlebihan," paparnya.

Kebutuhan Bahan Pangan Jakarta

Berikut data kebutuhan pokok pangan per hari di Jakarta:

1 Beras 1.895 Ton

2 Gula Pasir 188 Ton

3 Minyak Goreng 380 Ton

4 Telur Ayam 228 Ton

5 Daging Sapi/ Kerbau 165 Ton

6 Daging Ayam 1.000 Ton

7 Tepung 834 Ton

8 Bawang Merah 68 Ton

9 Bawang Putih 52 Ton

10 Cabai 243 Ton

11 Buah-buahan 1.000 Ton

12 Sayur-mayur 1.177 Ton

13 Ikan 566 Ton

Kebutuhan pokok pangan tersebut adalah kebutuhan pada kondisi konsumsi normal, jika menjelang hari hari besar keagamaan seperti bulan Ramadan akan meningkat 200 hingga 300 persen, ini yang harus diwaspadai dan diantisipasi.

"Jika memang komoditi pokok pangan diatas tidak dapat dipasok lokal maka jalan satu-satunya adalah impor. Dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Perdagangan harus segera duduk bersama menyamakan angka untuk selanjutnya membuat kebijakan," jelas Sarman.