Izinkan impor beras, Jokowi tak konsisten dan cuma gagah-gagahan

Sabtu, 28 Maret 2015 08:06 Reporter : Angga Yudha Pratomo
Izinkan impor beras, Jokowi tak konsisten dan cuma gagah-gagahan Jokowi hadiri pelepasan beras miskin di Perum Bulog. ©2015 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla punya pekerjaan rumah besar di sektor pangan. Data terbaru soal indeks ketahanan pangan 109 negara yang dilansir DuPont dan the Economist Intelligence Unit (EIU) memaparkan, tahun lalu Indonesia berada di peringkat 72 dengan skor 46,5.

Soal ketahanan pangan, Indonesia jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga Singapura. Negara-kota seluas DKI Jakarta itu ada di peringkat 5 dengan skor 84,3. Bahkan, Indonesia masih kalah dibanding negara ASEAN lainnya semisal Malaysia di posisi 34 (skor 68), Thailand di peringkat 49 (skor 59,9), Filipina di peringkat 65 (skor 49,4), dan Vietnam di peringkat 67 (skor 49,1). Untuk kelompok negara berpendapatan menengah-bawah (pendapatan sekitar USD 1.063-USD 4.058 per kapita) Indonesia berada di posisi 13.

Fakta ini semakin memberatkan ambisi pemerintahan Jokowi-JK untuk swasembada pangan dalam waktu 3-4 tahun kepemimpinan mereka. Target yang dinilai beberapa pihak, cukup ambisius. Untuk mewujudkan swasembada pangan, Indonesia harus menutup rapat-rapat keran impor bahan pangan. Seperti yang diungkapkan Presiden Jokowi akhir Januari lalu.

Belum lepas dari ingatan kita saat Presiden Joko Widodo mengatakan, "Kita punya sawah yang luas. Saya malu waktu ketemu Presiden Vietnam, saya ditanya kapan impor lagi dari Vietnam." Pernyataan itu sekaligus menegaskan janji Jokowi untuk tidak mendatangkan beras dari negara lain.

Anehnya, Menteri badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno justru memberi restu pada Bulog untuk mengimpor bahan pangan. "Bulog diharapkan dapat melakukan impor jika memang dibutuhkan," kata Rini.

Keanehan itu akhirnya terjawab sudah. Pekan lalu keluar Instruksi Presiden Nomor 5/2015 yang didalamnya menginstruksikan impor beras diperbolehkan bila ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi. Inpres itu seolah memberi gambaran menyerahnya Jokowi pada hasutan untuk impor beras.

Impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan stok dan/atau cadangan beras pemerintah, sekaligus menjaga stabilitas harga dalam negeri. Presiden mengingatkan, impor beras dilakukan harus mengedepankan kepentingan petani dan konsumen.

"Pelaksanaan kebijakan pengadaan beras dari luar negeri dilakukan oleh Perum BULOG," tegas diktum KETUJUH poin 3 (tiga) Inpres yang ditandatangani pada 17 Maret 2015 tersebut.

Kritik bermunculan seiring keluarnya inpres tersebut. Konsistensi Jokowi dipertanyakan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini dituding hanya mencari popularitas dengan mengumbar janji menolak impor beras. Merdeka.com mencatat kritik dan serangan yang ditujukan ke Jokowi akibat kebijakan membuka keran impor beras. Berikut paparannya.

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini