Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Izin ekspor konsentrat Freeport habis 12 Januari, ini kata Jonan

Izin ekspor konsentrat Freeport habis 12 Januari, ini kata Jonan Freeport. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri ESDM, Ignasius Jonan irit bicara ketika ditanya mengenai polemik perpanjangan izin ekspor konsentrat Freeport. Jonan hanya mengatakan bahwa Freeport harus membangun smelter jika ingin kontrak ekspor tambang mentah mereka diperpanjang.

"Ya mestinya harus bangun smelter," kata Jonan ketika ditemui di Kemenko Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (8/12).

Jonan mengaku belum mendapat formula atau aturan baru mengenai kepastian perpanjangan izin ekspor konsentrat. Saat ini, Freeport harus mengurus izin ekspor tambang mentah setiap 3 bulan. Dengan catatan, mereka harus membayar bea keluar.

"Ini masih sedang dibahas (Peraturan Pemerintah) perpanjangan kontrak, belum ada keputusan," tegas Jonan.

Sebelumnya, Presiden Direktur PTFI Chappy Hakim berharap segera mendapatkan kejelasan izin perpanjangan ekspor konsentrat dari pemerintah. Terlebih lagi, izin ekspor konsentrat Freeport akan berakhir pada 11 Januari 2017 mendatang.

"Ada satu keputusan yang win win sifatnya, baik untuk Freeport dan terutama untuk Papua dan Indonesia," ujarnya di Gedung Nusantara I, DPR, Jakarta, Rabu (7/12).

Chappy berdoa, keputusan pemerintah perihal izin ekspor nantinya mengacu pada undang-undang yang sudah ada. Harapannya, agar keputusan pemerintah tidak melanggar beleid yang sudah ditentukan.

"Kita berharap bahwa keputusan yang diambil itu tidak melanggar UU dan regulasi yang ada," kata dia.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot berjanji akan menjalankan perpanjangan kontrak sesuai dengan beleid yang berlaku. Jika smelter Freeport tak kunjung ada progress, pihaknya akan menerapkan skema membayar Bea Keluar (BK) untuk mengantongi izin ekspor konsentrat.

"Pemerintah tetap memberikan seolah-olah hukuman dalam bentuk BK, itu adalah upaya supaya mereka, karena BK juga membuat keekonomian cashflow mereka terganggu. Jadi pemerintah tetap komitmen bahwa smelter dan hilirisasi harus berhasil," pungkasnya.

Sampai saat ini, PTFI memang belum menunjukkan perkembangan yang baik dalam pembangunan smelter. Raksasa tambang Amerika Serikat tersebut terus bersilat lidah perihal mandeknya proyek yang akan dibangun di Gresik itu.

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Targetkan Smelter Freeport Beroperasi 2024, Buka Perekrutan 20 Ribu Anak Muda Indonesia

Jokowi Targetkan Smelter Freeport Beroperasi 2024, Buka Perekrutan 20 Ribu Anak Muda Indonesia

Presiden Jokowi menargetkan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.

Baca Selengkapnya
Temui Presiden Jokowi, Bos Freeport Indonesia Lapor Pembangunan Smelter di Gresik Sudah 92 Persen

Temui Presiden Jokowi, Bos Freeport Indonesia Lapor Pembangunan Smelter di Gresik Sudah 92 Persen

Karena kondisi pandemi Covid-19 pembangunan smelter Freeport sempat terganggu.

Baca Selengkapnya
Perpanjangan Kontrak Freeport Hingga 2061 Disebut Terburu-buru, Erick Thohir Beri Penjelasan Begini

Perpanjangan Kontrak Freeport Hingga 2061 Disebut Terburu-buru, Erick Thohir Beri Penjelasan Begini

Erick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Segini Nominal Santunan Korban Ledakan Tungku Smelter di Morowali, Rp600 Juta untuk yang Meninggal

Segini Nominal Santunan Korban Ledakan Tungku Smelter di Morowali, Rp600 Juta untuk yang Meninggal

Korban meninggal dunia berjumlah 18 orang terdiri dari 10 orang tenaga kerja Indonesia dan delapan tenaga kerja asing (TKA) asal China.

Baca Selengkapnya
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.

Baca Selengkapnya
Indonesia Siap Kuasai 61 Persen Saham Freeport

Indonesia Siap Kuasai 61 Persen Saham Freeport

Indonesia mendominasi saham Freeport, pekerja lokal terus bertambah.

Baca Selengkapnya
Izin Ekspor Pasir Laut Belum juga Dibuka Meski Sudah Dapat Izin Jokowi, Kemendag Buka Suara

Izin Ekspor Pasir Laut Belum juga Dibuka Meski Sudah Dapat Izin Jokowi, Kemendag Buka Suara

Presiden Jokowi mengeluarkan aturan yang membolehkan pengerukan pasir laut, salah satunya untuk tujuan ekspor pada Mei 2023.

Baca Selengkapnya
BPJS Ketenagakerjaan Gercep Bayarkan Santunan Korban Ledakan Smelter Morowali

BPJS Ketenagakerjaan Gercep Bayarkan Santunan Korban Ledakan Smelter Morowali

BPJS Ketenagakerjaan telah proaktif dengan menerjunkan tim Layanan Cepat Tanggap.

Baca Selengkapnya
Korban Ledakan Smelter Nikel di Morowali Dapat Jaminan Sosial dari BPJS Ketenagakerjaan

Korban Ledakan Smelter Nikel di Morowali Dapat Jaminan Sosial dari BPJS Ketenagakerjaan

Sebanyak 13 orang meninggal dunia, terdiri atas 9 pekerja Indonesia dan 4 pekerja asal China.

Baca Selengkapnya