Merdeka.com - Pemerintah berencana untuk melakukan penyederhanaan izin mengenai pembangunan satu juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sebab, masih banyak peraturan yang tumpang tindih dan tidak diperlukan untuk pembangunan perumahan MBR.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Ferry Mursyidan Baldan mengatakan selama ini penyelesaian izin dalam pembangunan sejuta rumah untuk MBR memakan waktu sekitar 753 hingga 916 hari. Maka dengan penyederhanaan ini, pihak pengembang hanya membutuhkan waktu 3 bulan untuk menyelesaikan perizinan.

"Nantinya kalau dari total seluruh kementerian itu inginnya 90 hari dari semangat yang ada di rapat tadi. Jadi hanya 3 bulan untuk total seluruh perizinannya dari sebelumnya yang bisa mencapai 953 hari," ujar Ferry di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (12/4).

Selain itu, pemerintah juga akan mempermudah pengembang terkait biaya untuk perizinan. Sebab, perizinan dapat menghabiskan biaya hingga Rp 3,5 miliar untuk area perumahan seluas 5 hektar (Ha).

"Termasuk biaya (dipermudah). Memang kalau menyangkut beberapa kementerian memang masih ada yang belum bisa, tetapi kedepannya memang akan ada kemudahan baik yang dihapuskan, ada yang di nol-kan biayanya dan sebagainya," kata dia.

Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan masih banyak peraturan yang tumpang tindih dan seharusnya tidak diperlukan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sehingga, pemerintah akan melakukan penyederhanaan izin terkait pembangunan rumah untuk MBR.

"Verifikasi yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa ada 33 izin yang diperlukan untuk mengurus perizinan dan akan dipangkas menjadi 21 izin. Kita akan mendesain ulang perihal ini sehingga masyarakat berpenghasilan rendah benar-benar dapat menikmati," ujar Darmin.