Iuran Naik, Pemerintah Setop Suntikan Dana ke BPJS Kesehatan Atasi Defisit Anggaran

Selasa, 7 Januari 2020 14:06 Reporter : Dwi Aditya Putra
Iuran Naik, Pemerintah Setop Suntikan Dana ke BPJS Kesehatan Atasi Defisit Anggaran Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. ©2020 Merdeka.com/Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pemerintah tidak akan memberikan suntikan dana lagi terhadap Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Komitmen tersebut seiring dengan naiknya iuran BPJS Kesehatan yang berlaku awal tahun ini.

"Dengan kenaikan (iuran), kita lihat BPJS Kesehatan tidak perlu tambahan dana tahun ini. Selain itu BPJS juga sudah menjanjikan untuk menjaga keuangan," kata Menteri Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/1).

Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk subsidi peserta tidak mampu. Sehingga pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan meski ada kenaikan.

"Dapat kami sampaikan di 2020, sesuai tarif PBI BPJS kesehatan pemerintah telah menabung tambahan alokasi mencapai Rp20 triliun, sehingga belanja untuk JKN 2020 Rp40 triliun lebih, ini tentu kebijakan dan perbaikan jaminan kesehatan untuk masyarakat," imbuh dia.

1 dari 1 halaman

Pemerintah Siapkan Dana Rp14 T untuk Peserta PBI

dana rp14 t untuk peserta pbi rev2

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku sudah siap mencairkan dana talangan, yang nantinya akan digunakan untuk menutup kenaikan besaran BPJS Kesehatan bagi Penerima Bantuan Indonesia (PBI).

"Akan kita bayarkan sesegera mungkin," kata Menteri Sri Mulyani saat ditemui di Jakarta, Kamis (31/10).

Berdasarkan dana yang dihitung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 maka total yang akan dicarikan yakni sekitar Rp14 triliun. Jumlah itu, nantinya juga dipergunakan untuk menambal di berbagai daerah.

"Sekitar Rp14 triliun. Nanti kami akan lihat karena kita juga bayar untuk daerah," tandasnya.

Seperti diketahui, kenaikan iuran bagi Peserta PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) dan Peserta BP (Bukan Pekerja) yaitu sebesar: a. Rp42.000,00 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III; b. Rp110.000,00 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau c. Rp160.000,00 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

[bim]

Baca juga:
BPJS Tunggak Pembayaran Rumah Sakit di Surabaya Sebesar Rp62,4 Miliar
Iuran BPJS Kesehatan Naik, 372.924 Peserta Turun Kelas per Desember 2019
Pemerintah Tak Akan Subsidi Iuran Peserta BPJS Kesehatan Kelas III
Dirut BPJS Kesehatan Persilakan Peserta Turun Kelas Usai Iuran Naik per 1 Januari
Bantah Tak Menangani Pasien BPJS Hingga Meninggal, Ini Penjelasan RSDP Serang
Survei LIPI: 35 Persen Pekerja Sektor Informal Tak Punya Jaminan Kesehatan
Telat Dirujuk, Pasien BPJS di Serang Meninggal Akibat Stroke

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini