Iuran Naik Mulai Juli, Defisit BPJS Kesehatan Turun Jadi Rp185 Miliar

Merdeka.com - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris menyebut bahwa defisit BPJS Kesehatan pada tahun 2020 menyusut menjadi Rp185 miliar. Penurunan defisit terjadi karena iuran BPJS Kesehatan mengalami kenaikan pada bulan Juli mendatang. Ini Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 yang telah disahkan Presiden Joko Widodo.

"Pada akhir tahun diproyeksikan kurang lebih (jika) situasi semakin lebih baik walaupun masih defisit Rp185 miliar," kata Fachmi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR-RI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/6).

Sebelumnya, pemerintah telah merencanakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Jika saja aturan ini dijalankan, maka BPJS Kesehatan akan surplus Rp3,791 triliun, Namun ini tidak akan terjadi karena aturannya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

"Kalau tadi digambarkan sebelum putusan MA proyeksi surplus Rp3,791 triliun," ungkap Fachmi.

Kembali ke Aturan Lama

Setelah dibatalkan MA, iuran BPJS Kesehatan mengalami penyesuaian dan kembali ke Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Berdasarkan acuan iuran aturan lama tersebut, Fachmi menyebut BPJS Kesehatan akan kembali mengalami defisit mencapai Rp3 triliun.

Meski begitu dengan lahirnya Perpres Nomor 64 tahun 2020, defisit BPJS Kesehatan akan menurun Rp185 miliar.

Dalam aturan paling baru, iuran untuk kelas I peserta mandiri atau PBPU dan BP menjadi Rp 150.000 per orang per bulan atau naik 85,18 persen, kelas II menjadi Rp 100.000 per orang per bulan atau naik 96,07 persen, sedangkan kelas III menjadi Rp 42.000 per orang per bulan atau naik 64,70 persen.

Kenaikan iuran untuk kelas I dan II mulai berlaku 1 Juli 2020 mendatang, sedangkan kenaikan untuk kelas III baru akan berlaku tahun 2021.