Isu pajak buat masyarakat kelas menengah malas belanja
Merdeka.com - Pengamat ekonomi, Aviliani menilai isu-isu terkait pajak membuat masyarakat khususnya kelas menengah malas membelanjakan uangnya. Mereka lebih senang untuk mendiamkan uang yang mereka miliki.
"Kelas menengah itu sangat sensitif terhadap isu-isu pajak. Jadi dia punya uang tapi dia tidak konsumsi," kata Aviliani saat ditemui dalam acara Rakornas Kadin di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (3/10).
Meski sudah taat pajak, lanjutnya, masyarakat masih dihantui akan sanksi yang bisa dikenakan oleh petugas pajak. Aviliani menyarankan, pemerintah harus lebih gencar melakukan sosialisasi terkait perpajakan.
"Jadi mereka ini walaupun sudah taat pajak masih takut. Mungkin perlu sosialisasi yang lebih baik, yang lebih lembut sehingga menjadi positif itu untuk konsumsi," katanya.
Sebelumnya, Ekonom Aviliani menilai kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi. Hal itu terlihat dari konsumsi masyarakat yang masih rendah. Aviliani mengatakan, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah untuk menaikkan konsumsi masyakat. Salah satunya adalah bantuan untuk warga miskin.
"Saya melihat daya dorong untuk konsumsi yang belum tumbuh. Dari kredit konsumsi tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan yang saya rasa ini harus ada stimulus-stimulus ya pemerintah harus liat misalnya untuk kemiskinan itu biasanya dana Bansos dan lain-lain," kata Aviliani.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaJalankan Bisnis Bareng Sejak Kuliah, Pasutri Asal Malang Mengaku Rezekinya Mengalir Deras setelah Punya Anak
Saat pertama kali berkenalan, keduanya sama-sama memiliki latar belakang ekonomi yang sulit.
Baca Selengkapnya72 Persen Penggunaan Pinjaman Online Dimanfaatkan untuk Peningkatan Kualitas Hidup
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan mencapai angka peningkatan indeks literasi keuangan yaitu 65 persen dan inklusi keuangan 93 persen pada 2027.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dagangan Tak Laku Sama Sekali, Pasangan Paruh Baya Ini Menangis Haru saat Ada Pembeli Borong Jualannya
Setiap orang memiliki besaran rezekinya masing-masing.
Baca SelengkapnyaMemberatkan, Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Bakal Dihapus
Kebijakan pemutihan tidak efektif, masyarakat cenderung menunda pembayaran pajak karena menunggu pemutihan.
Baca SelengkapnyaAHY Kritik Janji-Janji Capres-Cawapres: Peningkatan Pendapatan Negara Tidak jadi Perhatian Serius
AHY mengkritik janji-janji para Capres-Cawapres selama Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaDemi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga
Demi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga.
Baca SelengkapnyaApresiasi Pj Gubernur Kaltim untuk Perkembangan Ekonomi di Penajam Paser Utara
Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi salah satu contoh perkembangan yang sangat cepat di bidang ekonomi salah satunya UMKM.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca Selengkapnya