Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Isu beras arsenik beredar di masyarakat, BPOM harus turun tangan

Isu beras arsenik beredar di masyarakat, BPOM harus turun tangan Beras impor. Merdeka.com /Arie Basuki

Merdeka.com - Isu beras asal Thailand dan Vietnam mengandung zat berbahaya arsenik muncul beberapa bulan lalu. Pengamat Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen Agus Pambagio mendesak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk bergerak cepat mengatasi isu tersebut.

"Sudah semestinya BPOM harus melakukan pengawasan sebelum beredar ke masyarakat, benar atau tidaknya harus perlu pengawasan yang ketat," katanya di Hotel Atlet Century Park Hotel, Jakarta, Jumat (8/2).

BPOM harus segera menelusuri zat arsenik tersebut sebelumnya masyarakat benar-benar terjangkit penyakit. "Jangan isu tersebut tiba-tiba muncul di media sosial tanpa ada bukti secara langsung, makanya BPOM harus bergerak cepat dan bekerja keras karena mereka lah otoritas yang berwenang," tambahnya.

Sebelumnya, Isu kandungan arsenik dalam beras muncul setelah majalah ConsumerReports, edisi 20 September lalu menyatakan bahwa nasi yang dimakan sekali sehari dapat mendorong kadar arsenik dalam tubuh manusia naik 44 persen. Sementara untuk konsumsi dua hari sekali dapat meningkatkan kadar arsenik hingga 70 persen.

Pengawasan penting karena konsumsi beras di Indonesia termasuk yang tertinggi di level Asia, mencapai 113 kilogram per kapita per tahun.

(mdk/arr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Baca Selengkapnya
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.

Baca Selengkapnya
Jelang Lebaran, Pemerintah Impor 22.500 Ton Beras dari Kamboja

Jelang Lebaran, Pemerintah Impor 22.500 Ton Beras dari Kamboja

Impor beras dari Kamboja untuk memenuhi kebutuhan stok beras menjelang Idul Fitri 1445H.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Ajak Istri Pindah ke IKN Juli 2024: Saya Mau Duluan Sebelum Presiden

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Ajak Istri Pindah ke IKN Juli 2024: Saya Mau Duluan Sebelum Presiden

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono harus semakin intensif melakukan peninjauan pembangunan IKN.

Baca Selengkapnya
Dirut Bulog: Beras Impor 500.000 Ton Masuk Indonesia di Awal Tahun 2024

Dirut Bulog: Beras Impor 500.000 Ton Masuk Indonesia di Awal Tahun 2024

Bayu menyebut keputusan untuk mendatangkan impor beras pada 2024 nanti demi memenuhi kebutuhan saat bulan suci Ramadan maupun Lebaran.

Baca Selengkapnya
Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya

Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya

Penyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Prabowo Ingatkan Indonesia Harus Mandiri: Persaingan Antar Bangsa Kejam

Prabowo Ingatkan Indonesia Harus Mandiri: Persaingan Antar Bangsa Kejam

Hubungan antar bangsa belum tentu akan berjalan seiringan selamanya. Semua tergantung kepentingan.

Baca Selengkapnya
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Bansos Bergambar Prabowo-Gibran, TPN Lakukan Investigasi dan Bakal Lapor ke Bawaslu

Bansos Bergambar Prabowo-Gibran, TPN Lakukan Investigasi dan Bakal Lapor ke Bawaslu

Bansos merupakan program pemerintah, sehingga tidak benar jika hanya diklaim salah satu paslon.

Baca Selengkapnya