Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) mencatat utang asing pemerintah dan bank sentral sebesar USD 195,5 miliar atau setara Rp 2.790,8 triliun (asumsi Rp 14.278 per USD). Pengelolaan ULN pemerintah diklaim diprioritaskan untuk membiayai pembangunan.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Onny Widjanarko, mengatakan porsi terbesar penggunaan utang asing oleh pemerintah pada beberapa sektor produktif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di mana, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial mengambil porsi 18,9 persen dari total ULN pemerintah.

"Sektor konstruksi (16,4 persen), sektor jasa pendidikan (15,9 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,2 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (14,0 persen)," ungkapnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (15/8).

Dia menambahkan struktur ULN Indonesia tetap sehat. Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir triwulan II 2019 sebesar 36,8 persen, membaik dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya.

Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 87,0 persen dari total ULN. Dalam rangka menjaga struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

"Peran utang asing juga akan terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian."