Ini yang Bakal Dibangun Pertama Kali oleh Pemerintah di Ibu Kota Baru

Senin, 26 Agustus 2019 11:52 Reporter : Siti Nur Azzura
Ini yang Bakal Dibangun Pertama Kali oleh Pemerintah di Ibu Kota Baru Ilustrasi Kota. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan lokasi ibu kota baru pengganti Jakarta siang ini kepada rakyat Indonesia. Pengumuman ini dilakukan setelah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) merampungkan kajian menyeluruh terkait pemindahan ibu kota baru ke Pulau Kalimantan.

"Ya betul hari ini (lokasi ibu kota baru) akan diumumkan Presiden," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Adita Irawati saat dikonfirmasi Liputan6.com, Senin (26/8).

Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro telah menyerahkan dua kajian terkait pemindahan ibu kota kepada Presiden Jokowi, Jumat (23/8) lalu. Kajian tersebut mengenai struktur tanah dan dampak ekonomi pembangunan kota baru.

Sebelumnya, Bambang telah menjelaskan tahap persiapan dalam rencana pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan dilakukan di tahun 2020. "Karena memang belum ada aktivitas yang signifikan di tahun 2020, baru tahap persiapan," ujar Bambang.

Rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan akan mulai memasuki tahap groundbreaking pada tahun 2021, di mana yang akan dibangun pertama kali merupakan pusat pemerintahan di atas lahan sekitar 3.000 sampai dengan 6.000 hektare (Ha).

"Kita akan menyediakan lahan sekitar 6.000 hektare, tapi mungkin yang akan efektif 3.000 hektare," kata Bambang.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan, secara keseluruhan nantinya akan dibutuhkan lahan sekitar 200.000 hingga 300.000 Ha.

"Untuk core pertama itu sekitar 3.000 ha. Setelah itu luasannya 200.000-300.000 sehingga bisa dibikin kota taman, kota yang indah, banyak tamannya orang bisa hidup sehat, udaranya sehat. Sehingga kita harapkan kota ini berkembang menjadi kota yang menarik," jelasnya.

Nantinya, begitu lokasi ibu kota baru ditetapkan, pemerintah akan segera mengunci lahan untuk menghindari spekulan tanah. Sementara itu, gedung-gedung yang pertama kali dibangun nantinya adalah kantor presiden, kantor menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sementara itu, berdasarkan kajian Kementerian PPN/Bappenas, rencana pemindahan ini membutuhkan anggaran hingga Rp466 triliun, yang didapatkan dari tiga skema pembiayaan untuk ibu kota baru, yaitu APBN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan swasta.

Kawasan Ibu Kota ini nantinya terbagi dalam tiga komponen. Pertama, fungsi utama, yang terdiri dari gedung legislatif, gedung eksekutif, gedung yudikatif, Istana Negara dan bangunan strategis TNI/POLRI.

Komponen pertama ini akan dibangun dengan anggaran Rp32,7 triliun. Di mana khusus untuk pembangunan Istana Negara dan bangunan strategis TNI/POLRI akan bersumber dari APBN.

Komponen kedua, kawasan ibu kota ini terdiri dari rumah dinas, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan Lembaga Pemasyarakatan. Adapun total anggaran pembangunan sebesar Rp265,1 triliun. Mengenai sumber pendanaan, dalam komponen ini tidak ada yang berasal dari APBN, semua akan berkonsep KPBU dan murni swasta.

Kemudian komponen ketiga, yaitu merupakan fungsi pendukung. Kawasan pendukung ini terdiri dari sarana dan prasaran (jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolahan limbah; sarana olah raga), ruang terbuka hijau.

Kawasan pendukung ini akan dibangun dengan anggaran Rp160,2 triliun. Adapun untuk fasilitas sarana dan prasarana dibangun dengan skema KPBU dan ruang terbuka hijau dibangun dengan APBN. Terakhir, pemerintah tetap menganggarkan untuk pengadaan lahan. Hanya saja, anggaran untuk ini tidaklah besar, hanya Rp8 triliun. [azz]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini