Merdeka.com - Pemerintah tengah mengupayakan negosiasi restrukturisasi utang Garuda Indonesia sebesar USD 9,8 miliar atau setara dengan Rp 140 triliun (asumsi kurs Rp14.247). Utang tersebut rencananya akan ditekan menjadi USD 3,69 miliar atau sekitar Rp52 triliun dengan asumsi kurs yang sama.

"Secara umum untuk bisa mengurangi utang Garuda dari USD 9,78 miliar menjadi sekitar USD 3,69 miliar. Itu harus ada rumusan besar yang kita ajukan kepada lessor yang sekarang sedang dalam tahap negosiasi," ujar Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dikutip Youtube DPR, Jakarta, Rabu (10/11).

Tiko sapaannya, mengatakan, pemerintah juga menyiapkan setidaknya tiga aksi penyelamatan. Pertama, Garuda akan mengurangi jumlah pesawat dari 202 armada pada 2019 menjadi 134 pada 2022. Pengurangan jumlah armada ini sejalan dengan pemangkasan rute serta tipe pesawat.

"Jadi memang ini kita hanya memberikan jenis instrumennya tetapi secara individu beda-beda antara lessor yang pegang 777 dengan lessor yang pegang 737 akan beda rumusan konversinya tergantung dari seberapa perlu kita untuk memegang pesawatnya. Jadi ada yang kita tawarkan 30 sen, 20 sen, ada yang kita tidak bayar sama sekali dan itu sangat kompleks dan detail dan ini baru kita launching minggu ini untuk kita negosiasikan," jelasnya.

Langkah kedua, Garuda akan melakukan negosiasi utang atas kontrak sewa pesawat yang masih akan dipakai perseroan pada masa mendatang. Melalui renegosiasi, dia berharap biaya sewa pesawat Garuda dan anak usahanya, Citilink, turun 40 persen hingga 50 persen dari tarif saat ini.

Selanjutnya

Ketiga, Garuda akan menempuh pembatalan nilai utang dan tunggakan secara material. Pengurangan utang akan dilakukan untuk tipe-tipe kreditur tertentu, misalnya bagi kreditur BUMN, seperti Airnav, Pertamina dan bank-bank himbara, Garuda akan menerbitkan zero coupon bond (ZCB). ZCB merupakan instrumen surat utang tanpa bunga hingga jatuh tempo.

Selanjutnya untuk tunggakan terhadap Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, lessor, vendor, sukuk, bank swasta, hingga pembelian pesawat yang ditangguhkan, Garuda akan menerbitkan new coupon debt. Sementara untuk utang pajak dan karyawan hingga obligasi wajib konversi, Garuda akan tetap menghitung sebagai utang penuh.

"Untuk utang pajak dan karyawan kita tidak akan haircut. Itu akan kita akui secara penuh karena Garuda ada kewajiban pajak yang secara hukum tidak mungkin kita hapuskan. Kemudian untuk kreditur secured yang mempunyai kolateral itu juga tidak akan kita haircut itu akan Kita sesuaikan dengan nilai kolateral yang ada," tandas Tiko.