Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK berencana mengubah skema pemberian beras miskin (raskin) dengan sistem voucher pangan. Hal ini dinilai memberikan gizi yang lebih seimbang bagi masyarakat miskin di Tanah Air.

Pengamat Kebijakan Pertanian, Bustanul Arifin mengatakan, boleh saja pemerintah mengganti raskin dengan voucher, namun tujuannya harus satu yaitu bagaimana meningkatkan martabat orang miskin.

"Instrumennya bisa macam-macam termasuk pemberian voucher sebagai pengganti raskin, namun kalau tujuannya berbeda maka akan tidak baik nantinya," katanya di Jakarta, Rabu (18/5).

Meski demikian, Bustanul mengingatkan agar pengawasan diperketat dengan mempertajam sasaran penerima.

"Boleh dicoba untuk beberapa untuk perkotaan sebagai pilot project, namun raskin jangan dihapus, nanti kita lihat, mana yang lebih efektif apakah raskin atau voucher," kata dia.

Syafii Latuconsina, dari majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhamadiyah mengatakan, raskin sebenarnya cukup bagus, tapi harus diperbaiki kualitas dan kuantitasnya.

Karena persyaratan yang ditetapkan Bulog, seperti kandungan broken beras yang maksimal 20 persen, masih susah dipenuhi oleh petani.