Merdeka.com - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan mengaku telah memiliki sejumlah langkah untuk mencapai target penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.781 triliun di 2019. Salah satunya adalah dengan meningkatkan mutu pemeriksaan dalam pemilihan wajib pajak agar semakin berkualitas.

"Jadi peningkatan mutu pemeriksaan sekarang baru-baru ini sudah terbit perdirjen (peraturan direktorat jenderal), di mana kami meningkatkan mutu di dalam menyeleksi siapa-siapa yang diperiksa untuk memastikan yang terpilih itu betul-betul berisiko tinggi," kata Robert saat ditemui di Tangerang, Kamis (23/8).

Robert menjelaskan, dalam pemeriksaan tersebut nantinya akan dilakukan secara ketat. Ada beberapa standarisasi dan kriteria sebelum dilakukannya pemeriksaan.

Di sisi lain, pengawasan kepatuhan perpajakan juga akan diterapkan melalui implementasi Automatic Exchange of Information (AEoI). Ini dilakukan agar tingkat kesadaran wajib pajak masyarakat semakin meningkat.

"Implementasi AEoI baru mulai akhir September. Ini jadi modal utama yang mulai akan berdampak signifikan di 2019. Tapi, lagi-lagi tergantung datanya. Jadi 2019, pemanfaatan data itu tetap akan menjadi kekuatan di kita, imbuhnya.

Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang tarif baru pajak penghasilan (PPh) final bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 0,5 persen juga akan terus digenjot untuk mendorong penerimaan perpajakan di 2019.

"Penanganan UMKM kami rencanakan lebih intensif pada 2019 dengan membantu para UMKM memanfaatkan tarif 0,5 persen supaya banyak basis-basis UMKM yang ikut," ujarnya.

Sementara itu, penguatan pelayanan perpajakan yang sudah dijalankan di tahun 2018 juga akan kembali dijalankan. "Kita target perpajakannya itu Rp 1781 triliun kalau nanya strateginya sebenarnya ada. 2018 kami telah terbitkan simplifikasi registrasi, perluasan cakupan e-falling dan kemudahan restitusi. Itu 2018 dimulai, 2019 akan tetap on," pungkasnya.