Ini Solusi untuk Pemerintah Hapus Kemiskinan Ekstrem di Indonesia

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan angka kemiskinan ekstrem bisa mencapai 0 persen di 2024 mendatang. Waktu bersamaan, angka kemiskinan bisa ditekan ke posisi 7 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan penurunan angka tersebut sulit untuk tercapai. Sebab, tahun 2022 angka kemiskinan ekstrem berada di posisi 2,04 persen dan angka kemiskinan masih di level 9,15 persen.

Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah supaya mampu mencapai target tersebut?

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menyebut kemiskinan ekstrem terbagi menjadi dua yakni kemiskinan siklus ekonomi dan kemiskinan struktural.

Dia menerangkan, kemiskinan siklus ekonomi dikarenakan ekonomi yang sedang melambat, seperti saat ini pasca pandemi, adanya ancaman resesi inflasi, dan suku bunga naik. Hal ini tentu yang menyebabkan kemiskinan ekstrem semakin bertambah.

Sedangkan untuk kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang tidak berpihak kepada orang miskin. Misalnya, ada kecenderungan keluarga orang miskin akan melahirkan anak yang miskin juga. Jadi ada rantai kemiskinan yang terus berkelanjutan.

Dalam hal ini, Bhima menjelaskan seharusnya pemerintah memperhatikan perbaikan akses pendidikan,dan kesehatan gizi anak.

"Jadi kemiskinan struktural itu kaitannya dengan stunting atau gagal tumbuh. Kalau pemerintah ingin melakukan optimalisasi untuk menurunkan stunting berarti ada kaitannya juga dengan cara seperti peningkatan bantuan sosial, PKH (Program Keluarga Harapan) ditingkatkan. Tapi ada juga masalah soal pendidikan meskipun sudah 20 persen anggaran APBN. Namun perlu difokuskan lagi kualitas tenaga pengajar, infrastruktur pendidikan di kantong kemiskinan," ujar Bhima kepada Merdeka.com, Selasa (31/1).

Tak hanya itu, kesempatan tenaga kerja perlu ditingkatkan untuk menurunkan angka kemiskinan. Apalagi saat ini terjadi badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di industri padat karya.

"Perlu ada peningkatan wirausaha di daerah. Kemudian juga bantuan yang berkaitan dengan pendampingan UKM (Usaha Kecil Mikro). Nah itu salah satu cara untuk mengangkat orang miskin agar dia bisa punya pendapatan yang lebih banyak," tutur Bhima.

Sementara untuk kemiskinan yang sifatnya siklus, pemerintah diharapkan mampu mengendalikan inflasi, seperti inflasi bahan makanan dan bahan bakar minyak (BBM) yang memiliki dampak yang cukup signifikan di dalam angka kemiskinan.

"Jadi ini yang berada di siklus ini disebut kemiskinan ekstrem ini sudah miskin pada waktu pandemi, ditambah miskinnya semakin dalam karena harga-harga barang semakin meningkat yaitu dengan tercerminnya dari nilai-nilai inflasi yang mencapai 5 persen lebih," terang dia.

Oleh karena itu, Bhima mengharapkan pemerintah dapat menurunkan inflasi kembali ke level 3 persen, dan menentukan suku bunga. "Banyak kecenderungan orang-orang miskin ini meminjam kepada rentenir meminjam kepada perusahaan leasing misalnya dengan bunga yang relatif tinggi jadi ini harus juga diselesaikan subsidi bunga yang lebih besar juga sehingga orang miskin ini tidak terjebak juga pada utang pada pinjol (pinjaman online) yang semakin membuat mereka semakin miskin," tandasnya.

Terkait target pemerintah pada 2024 angka kemiskinan 7 persen, menurut Bhima, masih terlalu over optimis, perlu banyak perbaikan dan disertai dengan kerja yang lebih ekstra.

"Saya melihatnya target kemiskinan akan mundur apalagi untuk kembali ke angka 7 persen itu akan mundur gitu ya dengan kondisi yang ada sekarang, jadi harus dihadapi yang struktural, siklus kalau perlu keluarkan paket kebijakan agar terintegrasi itu semua kebijakan kemiskinan termasuk penderitaan itu ya karena kemiskinan bukan hanya di bawah tugas Kemensos (Kementerian Sosial) tapi juga di kementerian lembaga lainnya," tutupnya.