Ini Skema Baru Pencairan Dana Otsus Papua dan Papua Barat
Merdeka.com - Selama 20 tahun, pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat mendapatkan dana otonomi khusus (otsus). Setiap tahunnya, jumlah dana otsus yang ditransfer ke daerah selalu meningkat. Sayangnya, penyerapan dana otsus yang bertujuan untuk kesejahteraan dinilai masih belum optimal. Bahkan masih belum terasa bagi masyarakat Papua sebagai target program.
Dari berbagai evaluasi yang dilakukan, pemerintah pun memutuskan untuk membuat skema baru penyaluran dana otsus. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut, mulai tahun depan, pelaksanaan dana otsus akan dilakukan lebih detail.
"Kami akan detail dalam pelaksanaan dan pelaporan dana otsus. Masing-masing dilihat berdasarkan evaluasi 20 tahun terakhir," kata Menteri Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI secara virtual, Jakarta, Selasa (26/1).
Konsep skema pendanaan akan berbasis dana hibah dan berdasarkan peruntukkan kinerja (block grant dan performance earmark). Pada penggunaan anggaran, dana otsus hanya akan mendanai kegiatan yang bersifat rutin, bantuan sosial, bantuan keagamaan dan urusan pemerintahan umum.
Dari sisi perencanaan, program yang menggunakan dana otsus harus memiliki target kinerja yang tertuang dalam Rencana Induk Jangka Menengah. Lalu asistensi rencana kegiatan dilakukan kementerian/lembaga teknis.
Selanjutnya
Dari sisi pengalokasian, dana otsus digunakan berdasarkan keseimbangan variabel kewilayahan, pembangunan, dan jumlah orang asli papua di masing-masing daerah. Selain itu, pengalokasian akan memperhatikan capaian kinerja dan target kinerja dalam Rencana Induk Jangka Menengah.
Pada penyaluran dana otsus, nantinya berdasarkan kinerja realisasi penyerapan dan output tertentu dalam setiap tahapannya. Sehingga pada pelaksanaanya mengacu dari rencana kegiatan tahunan dan rencana kegiatan yang diasistensikan kementerian/lembaga teknis.
Lalu, pada pelaporan penggunaan dana otsus, harus dibuat dalam setiap pelaksanaan kegiatan, kinerja penyerapan, capaian rill dan capaian outcome. Seluruh tahapan ini, kata Menteri Sri Mulyani akan dilakukan menggunakan sistem aplikasi untuk transparansi dan monitoring yang lebih efektif.
"Seluruh tahapan ini nanti dengan aplikasi dan tidak tergantung pertemuan fisik. Sehingga bisa dilaksanakan transparan dan menciptakan akuntabilitas yang lebih baik," kata dia.
Adanya skema baru ini diharapkan tidak akan ada lagi anggapan dana otsus tidak dirasakan masyarakat Papua. "Jadi mengenai rasa bahwa dananya ada, tapi belum dirasakan, nah itu yang kita coba atasi karena jadi ironis," kata dia mengakhiri.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dengan Kekuatan Senjata, Mayjen Izak Pangemanan Akui Sangat Mudah Menghancurkan OPM Papua
Pernyataan Pangdam XVII/Cendrawasih Mayjen Izak Pangemanan.
Baca SelengkapnyaIni Daerah di Papua dengan Biaya Distribusi Logistik Pemilu Tertinggi, Butuh Rp10 Miliar Sampai TPS
Tingginya biaya distribusi logistik Pemilu di Papua tidak terlepas dari medan terjal
Baca Selengkapnya14 Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua di AS Terancam Dipulangkan, Orang Tua Lapor Komnas HAM
14 Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua di AS Terancam Dipulangkan, Orang Tua Lapor Komnas HAM
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penghormatan Terakhir Rakyat Papua untuk Lukas Enembe, Arak Peti Jenazah Sejauh 2,5 KM ke Persemayaman
Ribuan mahasiswa dan masyarakat secara mengarak peti jenazah Lukas Enembe menuju persemayaman.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaPELATARAN, Solusi bagi Masyarakat untuk Urus Administrasi Pertanahan di Akhir Pekan
PELATARAN utamanya diimplementasikan pada Kantor-kantor Pertanahan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Tiga Ini Ungkap Sosok Sersan Asal Papua yang Berani Bentak Dirinya
Cerita Prabowo Subianto saat masih menjadi Danjen Kopassus dan memimpin operasi penting di Papua.
Baca SelengkapnyaPendapat Pakar Terkait TNI Ubah Istilah KKB di Papua menjadi OPM
Jenderal Agus mengungkap penggantian nomenklatur itu mengikuti penyebutan dari OPM sendiri.
Baca SelengkapnyaKrisis Pangan Akibat Pupuk Langka, 22 Negara Ogah Jual Beras ke Luar Negeri
Banyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,
Baca Selengkapnya