Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik dua menteri nomenklatur baru yaitu Nadiem Makarim sebagai Mendikbud Ristek dan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Pelantikan tersebut dilakukan sesuai dengan Keputusan Presiden No 72/P/2021 Tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian, Serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menyampaikan, peran daripada Kementerian Investasi ini nantinya akan menghubungkan dan mensinergikan baik investasi yang dari luar maupun dari dalam negeri. Ataupun investasi yang datangnya dari pemerintah daerah maupun pusat.

"Kemudian ini menjadi satu pintu (masuknya investasi)," katanya dalam keterangan pers di Istana Negara, Rabu (28/4).

Menteri Bahlil mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo melalui Undang-Undang Cipta Kerja, jika pemerintah menahan izin investasi sama juga dengan menahan pertumbuhan ekonomi. Pun demikian menahan terciptanya lapangan kerja baru.

"Sama juga dengan menahan sumber-sumber pendapatan negara dan indeks daya saing kita akan tidak mengalami perbaikan," jelasnya.

Menteri Bahlil mengatakan, dalam 1 tahun 6 bulan selama menjadi pembantu presiden memimpin BKPM sudah banyak yang dilakukannya. Beberapa di antaranya meningkatkan investasi yang berkualitas baik dari PMDN dan PMA dan pemerataan investasi dari Jawa dan luar Jawa.

"Bapak presiden selalu melihat Indonesia pada satu wilayah yang luas tidak hanya fokus pada satu pulau," jelasnya.

Selanjutnya

Pasca dilantik menjadi Menteri Investasi, Bahlil mengatakan bahwa pengangkatannya sejalan dengan visi Presiden Jokowi pada masa kedua kepemimpinannya, yakni terkait peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan ekonomi.

"Investasi adalah pintu masuknya. Karena itu reform terhadap regulasi yang kemarin kita ciptakan lewat Undang-Undang Cipta Kerja saya pikir jadi salah satu tugas yang akan kita lakukan dengan baik," ujarnya.

Berikutnya, dia menyatakan, Kementerian Investasi nantinya akan jadi kunci utama dalam menghubungkan investasi lintas sektor di satu pintu, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

"Arahan pak Presiden kepada kami dengan Undang-Undang Cipta Kerja bahwa kalau kita menahan izin orang atau investor, itu sama dengan menahan pertumbuhan ekonomi nasional. Sama juga dengan menahan lapangan pekerjaan, sumber-sumber pendapatan negara," sebutnya.

Bahlil menyampaikan, Presiden Jokowi juga telah menugasinya untuk mendasari pemerataan ekonomi dari Aceh sampai Papua melalui investasi sebagai jembatannya.

Menurut dia, peningkatan investasi baik dalam bentuk penyertaan modal asing (PMA) maupun penyertaan modal dalam negeri (PMDN) juga berbicara soal pemerataan antara Jawa dan luar Jawa.

"Tak hanya itu, bapak Presiden perintah pada kami, jangan hanya urus pengusaha-pengusaha yang besar-besar, urus juga UMKM. Harus kita kawinkan antara pengusaha besar dan UMKM, pengusaha daerah dan pengusaha nasional," ungkapnya.

"Kolaborasi inilah yang bisa kita jadikan instrumen untuk mendorong agar pertumbuhan ekonomi meningkat, tapi juga pertumbuhan ekonomi bisa berjalan," tandas Menteri Bahlil.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com