Ini respons bos BEI soal rencana pengetatan MTN dan penundaan RUPS
Merdeka.com - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mendukung rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat skema penerbitan Medium Term Notes (MTN). Perseroan menilai, kebijakan itu mempermudah mekanisme pengawasan kedua belah pihak.
"Prinsip ya, satu. Jika penawaran publik, maka itu sebenarnya sangat bagus dilakukan melalui otoritas," ujar Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (8/6).
Meski begitu, dia menambahkan, hal tersebut harus dikaji terlebih dulu bilamana MTN hanya dikeluarkan untuk satu-dua pihak, bukan publik.
Dia kembali menekankan akan mendukung peluncuran MTN, lantaran dengan adanya kebijakan tersebut OJK dan BEI bisa ikut bantu mengawasi penggunaan dananya. "Tapi prinsipnya, jika itu penawaran publik memang sangat bagus sekali kalau melalui otoritas (seperti OJK)," ungkapnya.
Selain itu, Tito juga turut berbicara seputar keputusan OJK yang meminta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BEI ditunda lantaran calon direksi bursa belum ditentukan. Menurutnya, perseroan akan mengikuti terhadap keputusan OJK.
"Saya prajurit. Kalau dapat perintah tunda ya kita tunda. Itu kan hak dan authority-nya ada di OJK," sebut dia.
Saat ditanya update terkini soal pemilihan calon direksi BEI, dia belum bisa menjawab lebih lanjut. "Belum tahu, nanyanya ke pak OJK (Wimboh Santoso). Itu bukan wewenang saya," tandasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
TKN menunggu pengumuman resmi pemenang Pilpres dari KPU pada tanggal 20 Maret 2024
Baca SelengkapnyaPosisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali karen hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang.
Baca SelengkapnyaBudi mengaku telah melakukan komunikasi bersama Dirjen Pajak Suryo Utomo terkait rencana pemerintah untuk menaikkan menaikkan PPN menjadi 12 persen pada 2025.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Adanya peningkatan alokasi uang tersebut sejalan dengan proyeksi peningkatan transaksi masyarakat selama hari raya Idul Fitri 2024.
Baca SelengkapnyaIa menjelaskan, apa yang disampaikan ini sekaligus menanggapi beredarnya berita terkait rencana penambahan Kodam.
Baca SelengkapnyaMedia asing mulai mengulas sejumlah nama yang akan menjadi menteri keuangan pengganti Sri Mulyani di kabinet berikutnya.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menjabarkan realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sepanjang 2023 sebesar Rp308,7 triliun.
Baca SelengkapnyaSejak 2023, Pertamina bersinergi dengan BRI untuk menyalurkan bantuan pinjaman modal usaha kepada UMK binaan.
Baca SelengkapnyaTerbaru, surat pernyataan minat tersebut telah mencapai 328 LoI.
Baca Selengkapnya