Merdeka.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menuntaskan pembentukan holding BUMN industri pertambangan pada 29 November mendatang. PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) akan menjadi induk perusahaan (holding) BUMN tambang, sementara PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk akan menjadi anggota holding.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, dalam jangka pendek, holding baru ini akan segera melakukan serangkaian aksi korporasi di antaranya, pembangunan pabrik smelter grade Alumina di Mempawah Kalimantan Barat dengan kapasitas sampai dengan 2 juta ton per tahun. Kemudian pembangunan pabrik Ferro Nickel di Buli, Halmahera Timur berkapasitas 13.500 ton per tahun, serta pembangunan PLTU di lokasi pabrik hilirisasi bahan tambang sampai dengan 1.000 MW.

Dalam jangka menengah holding industri tambang akan terus melakukan akuisisi maupun eksplorasi wilayah penambangan, integrasi dan hilirisasi. Sehingga, akhirnya memiliki tolak ukur sebagai salah satu perusahaan yang tercatat dalam 500 Fortune Global Company.

Melalui berbagai kegiatan usaha tersebut, keberadaan holding tambang akan memberi manfaat bukan hanya bagi perusahaan holding dan anak perusahaan anggota holding, namun juga bagi pemerintah dan masyarakat.

"Pendapatan negara akan bertambah melalui berbagai pajak, royalty, serta dividen. Selain itu juga dari optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan nilai dari kegiatan hilirisasi," jelas Fajar di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (24/11).

Sementara itu, bagi masyarakat keberadaan holding tambang akan memberikan manfaat melalui peningkatan kegiatan bina lingkungan dan CSR di bidang pendidikan, peningkatan keterampilan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan.

"Berkembangnya industri pengolahan tambang dan mineral juga akan mampu menyerap ribuan pekerja baru, meningkatkan kegiatan ekonomi daerah, serta mendorong harga produk yang lebih bersaing," tuturnya.

Meski nantinya status anak perusahaan berubah, ketiga anggota holding tetap diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal yang sifatnya strategis. Sehingga, negara masih memiliki kontrol terhadap ketiga perusahaan tersebut.

"Hal itu diatur pada PP 72 Tahun 2016, segala hal strategis yang dilakukan oleh perusahaan anggota holding, semua tetap dalam kontrol negara sama dengan sebelum menjadi anggota holding, termasuk yang terkait hubungan dengan DPR apabila akan diprivatisasi," ujar Fajar.

"Perubahan nama dengan hilangnya Persero juga tidak memberikan konsekuensi hilangnya kontrol negara dan kewenangan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat," tambahnya.

Harry mengatakan pembentukan holding tambang BUMN bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha, pendanaan, pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara. Selain itu, holding juga akan meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi dan meningkatkan kandungan lokal.