Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong semua lembaga pemerintah pusat maupun daerah untuk menggunakan sistem online dalam penggunaan keuangan negara. Cara ini dinilai akan memudahkan BPK dalam mendeteksi jika ada kecurangan dalam penggunaan uang negara.

Ketua BPK, Hadi Purnomo mengatakan jika pemerintah tidak menggunakan sistem online maka akan susah dalam mendeteksi kecurangan. "Tantangannya itu sepanjang aliran dokumen dan aliran uang itu gak online kita semua susah," ujar Hadi di Kantornya, Jakarta, Senin (14/4).

Sistem online ini juga akan memudahkan BPK dalam mengakses data di daerah yang jaraknya tidak dekat, misalnya Papua. "Kalau online, kita bisa memeriksa dari kantor kita, seperti kalian ngetik di sini kirim tayang di sana, tapi kan kalau kita perlu proses," jelasnya.

Dalam 10 tahun terakhir sebelum menggunakan akses data secara online ada perbedaan terutama sumber transaksi yang ada di KPPN. Pada tahun 2013, diakui ada perbedaannya cukup tinggi. "Setiap tahun ada. Sudah disampaikan, kanwil naik ke dirjen," katanya.

Akses data transaksi secara online ini juga dapat mengawasi dana Bansos. Untuk diketahui, syarat-syarat menerima bansos, di mana uang keluar syaratnya perusahaan harus 3 tahun beroperasi

"Yang lama kan manual, uangnya sudah ketahuan, online kan gampang. Semua proses, pelan-pelan dibuka, 540 pemda gimana, ya pelan-pelan," jawabnya.

Untuk program BBM subsidi dalam penyalurannya, BPK siap menelusuri. Hal ini, sesuai dengan pengalaman dan temuan BPK yang berulang-ulang. "Kalau tidak tepat sasaran kita lihat," ucapnya.