Ini penyebab rendahnya penerimaan pajak pemerintahan Jokowi
Merdeka.com - Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak sampai 31 Mei 2016 baru sebesar Rp 364,1 triliun atau 26,8 persen dari target dalam APBN 2016 sebesar Rp 1.369,2 triliun.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugeastiadi mengatakan, rendahnya penerimaan pajak dipengaruhi oleh penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dari sektor minyak dan gas bumi (migas). Hal ini disebabkan anjloknya harga minyak dunia.
"Penerimaan, dibanding tahun lalu memang 3 persen di bawahnya. Terutama penurunan dari PPh migas," kata Ken di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (10/6).
Kepala Pusat Harmonisasi dan Analisis Kebijakan Kementerian Keuangan, Luky Alfirman menilai, salah satu alasan minimnya penerimaan pajak tersebut lantaran banyak yang menunda pembayaran pajak karena menunggu pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.
"Memang juga law enforcement belum kelihatan, karena orang banyak menunggu tax amnesty," imbuh Luky.
Selain itu, rendahnya penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi di kuartal I-2016, terutama dari sisi konsumsi rumah tangga yang bertumbuh di bawah 5 persen. Hal ini berimbas kepada Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
"Selain itu impor masih minus, ini juga mempengaruhi penerimaan PPN menjadi lebih rendah. Termasuk juga besarnya restitusi untuk PPN pada kuartal I dan kuartal II kita harapkan tidak ada restitusi lagi," tutur Luky.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini
Presiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000
Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen
Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaPenerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Harga Beras Naik karena Perubahan Iklim Sebabkan Gagal Panen
Jokowi menjelaskan kenaikan harga beras tidak hanya terjadi di Indonesia, namun seluruh dunia.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Penyebab Beras Langka dan Harga Melejit
Beras saat ini langka dan harganya sangat melejit.
Baca SelengkapnyaJangan Lupa Cek Rekening, Rapel Kenaikan Gaji PNS Cair Awal Maret 2024
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan gaji ASN dan TNI/Polri sebesar 8 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Rajin Bagi-Bagi Bansos, Tapi Ekonomi Indoensia Diramal Hanya Tumbuh 5,04 Persen Sepanjang 2023
Proyeksi ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2022 yang mencapai 5,31 persen (yoy).
Baca Selengkapnya