Ini Penyebab Kontraktor Migas Ragu-Ragu Tanamkan Investasi di Tanah Air

Selasa, 4 Oktober 2022 17:00 Reporter : Anisyah Al Faqir
Ini Penyebab Kontraktor Migas Ragu-Ragu Tanamkan Investasi di Tanah Air Ilustrasi Migas. shutterstock.com

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan perkembangan industri minyak dan gas (migas) di Indonesia sekarang masih tersendat-sendat akibat ketidakpastian yang sangat tinggi. Ketidakpastian dipicu belum juga disahkannya Revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Hulu Minyak dan Gas (Migas).

"Buat saya, dengan terlambatnya revisi UU Migas menyebabkan ketidakpastian hukum. Ini tidak bisa dijalankan dengan optimal," kata Mamit dalam FGD SKK Migas di Hotel Holiday Inn Pasteur, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (4/10).

Akibatnya para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menjadi ragu-ragu untuk investasi mengembangkan sektor migas. Utamanya para investor yang melihat ketidakpastian hukum di Indonesia.

Mengingat upaya perubahan aturan main soal migas di Indonesia ini sudah digembar-gemborkan sejak 14 tahun lalu. Namun hingga kini masih jadi tarik ulur perubahan yang tak kunjung kelar. "KKKS ini agak ragu-ragu dan investasi masuk ke Indonesia juga ragu-ragu karena adanya ketidakpastian hukum," kata dia.

Mamit menjelaskan proses revisi UU Migas ini relatif berjalan lambat dan penuh dinamika. Salah satunya disebabkan rendahnya kemauan politik (political will) dari pemerintah dan DPR. Dari hasil identifikasi ditemukan beberapa isu strategis dalam substansi RUU Migas.

Pertama terkait Badan Usaha Khusus (BUK) Migas yang masih menjadi perdebatan panjang. Sebab BUK Migas akan menentukan masa depan industri hulu migas.

Kedua, posisi Badan Pengatur Hilir Migas yang dipisahkan dari wewenang BUK Migas. Ketiga, masalah perpajakan sektor hulu migas.

2 dari 2 halaman

Perpajakan Revisi UU Migas

Dalam hal ini Mamit menjelaskan pengaturan perpajakan di sektor hulu migas dalam draf Revisi UU Migas kemungkinan masih akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Prinsip perpajakan dalam sistem kontrak kerja sama yang digunakan masih mendasarkan pada sistem Production Sharing Contract (PSC).

"(PSC) ini relatif tidak sinkron dengan aturan perpajakan yang berlaku," kata dia.

Selain itu, dalam hal perpajakan, UU Migas ini menyebabkan prinsip assume and discharge tidak dapat lagi diterapkan secara utuh dalam kontrak kerja sama yang digunakan. Keempat, terkait Petroleum Fund yang penentuan dan penggunaannya masih menjadi perdebatan.

Maka dari itu, Mamit menilai revisi UU Migas ini harus segera diselesaikan. Sebab ketidakpastian ini telah membuat kinerja sektor hulu migas mengalami penurunan.

Kemudian, porsi penerimaan dan investasi hulu migas nasional juga ikut mengalami tren penurunan. Sehingga multiplier efeknya tidak menjadi optimal.

"Jadi revisi UU Migas ini harus segera disahkan pemerintah dan DPR sehingga bisa memberikan kepastian hukum agar industri migas ini bisa berkembang," pungkasnya. [idr]

Baca juga:
Gas Jadi Alternatif Menuju Transisi Energi
BP-AKR Ikut Turunkan Harga BBM Mulai Hari ini, Cek Rinciannya di Sini
Harga BBM Shell Turun Mulai Hari Ini, Cek Detailnya di Sini
IPA Convex 2022, Industri Migas Fokus Tingkatkan Produksi dan Sediakan Energi Bersih
Kelola Objek Vital Nasional, Subholding Gas Pertamina Perkuat Sistem Pengamanan

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini