Merdeka.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menilai banyaknya pemekaran daerah mengakibatkan anggaran belanja lebih banyak terserap untuk membiayai rutinitas pegawai pusat maupun daerah. Sebab, semakin banyak daerah yang ada di Indonesia, maka akan semakin banyak pegawai yang dibutuhkan untuk memajukan daerah tersebut.

"Dewasa ini di pusat (penyerapan anggaran untuk pegawai) hampir 35 persen dari belanja negara untuk pegawai. Di daerah lebih besar lagi ada yang 50 persen hingga 80 persen," kata Wapres JK di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (26/5).

Menurutnya, hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan daerah untuk mengefisienkan anggaran. Padahal, tujuan pemerintah ialah melayani masyarakat, meningkatkan infrastruktur, dan meningkatkan pelayanan ke masyarakat.

Meski begitu, lanjut Wapres JK, pengeluaran tersebut tidak akan menjadi persoalan jika para pegawai bisa meningkatkan hasil kerjanya kepada negara. Yakni dengan meningkatkan efektivitas agar pendapatan negara bisa lebih tinggi.

Dengan adanya efektivitas tersebut, maka pendapatan daerah akan menutupi persentase penyerapan anggaran untuk rutinitas pegawai, sehingga alokasi dana untuk pelayanan publik bisa meningkat meski jumlah anggaran tidak ditambah.

"Kita harapkan kesejahteraan tetap terjadi tapi persentase turun akibat naiknya pendapatan. Yang dibutuhkan ialah bagaimana meningkatkan itu semua, yaitu bagaimana ekonomi bergerak, karena itu menimbulkan pendapatan negara dan daerah naik," jelasnya.