Ini pembangunan infrastruktur prioritas pemerintah Jokowi tahun depan
Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi anggaran tahun 2018 terbesar yakni sebesar Rp 106,9 triliun. Anggaran ini nantinya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan tidak akan ada perubahan sektor-sektor yang akan mendapatkan alokasi anggaran tersebut.
"Tetap masih sama seperti konektivitas, ketahanan air, kemudian perumahan dan pemukiman," ungkapnya di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (22/8).
Selain itu, PUPR juga akan membangun jalan-jalan perbatasan, pelabuhan dan jalan Trans Papua. Anggaran senilai Rp 106 triliun ini akan digunakan 85 persen untuk belanja modal.
"Kalau air, (pembangunan) bendungan dan irigasi itu yang utama. Kalau PU, pembangunan dari Rp 106 (triliun) itu, 85 persen untuk belanja modal," kata Basuki.
Menteri Basuki menambahkan pada 2018 pembangunan infrastruktur khususnya jalan akses menuju pelabuhan akan terus didorong untuk menyokong tol laut. "Pelabuhan-pelabuhan yang disinggahi tol laut itu. Kayak Wasior itu sudah kita selesaikan. Sorong, Muara Sabak, ada beberapa ruas jalan yang harus diperbaiki," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Alokasikan Rp422,7 Triliun untuk Bangun Infrastruktur di 2024
Anggaran infrastruktur ini juga akan digunakan untuk membangun infrastruktur di IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaPuji Jokowi, AHY: Partai Demokrat Siap Lanjutkan Program Pemerintah
AHY menjelaskan, berbagai program yang digagas oleh Presiden Joko Widodo hingga saat ini seperti pembangunan infrastruktur, akan tetap dilanjutkan.
Baca SelengkapnyaMenteri 'Ujung Tombak' Jokowi Kompak Kenakan Busana Hitam saat Nyoblos, Ada Apa?
Sri Mulyani diandalkan dalam mengurus keuangan negara, Basuki menjadi tumpuan Jokowi dalam pembangunan infrastruktur.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Charta Politika: 76,3% Responden Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi, Alasan Utama Pembangunan Infrastruktur
Charta Politika menilai kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tergolong baik
Baca SelengkapnyaUtang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali
Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaTiga Kali Blokir Belanja Pemerintah, Sri Mulyani Jamin Tak Ganggu Anggaran Prioritas
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun lalu juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 untuk penanganan jalan-jalan rusak di daerah.
Baca SelengkapnyaJokowi Tantang Capres: Sanggup atau Tidak Melanjutkan yang Sudah Dimulai Saat Ini?
Jokowi ingin Presiden terpilih bisa melanjutkan program-program dan pembangunan infrastruktur yang menjadi warisannya.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut ASN hingga TNI-Polri Pindah ke IKN Mulai Juli 2024
Jokowi mengatakan pemerintah terus mengejar agar pembangunan hunian untuk ASN dan personel hankam bisa rampung pada November 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi Selesaikan 190 Proyek Strategis Nasional dari 2016-2023, Nilai Investasi Rp1.515 Triliun
Estimasi total serapan tenaga kerja langsung (direct) secara kumulatif dari penyelesaian 190 PSN tersebut mencapai 2,71 juta orang.
Baca Selengkapnya