Ini langkah Sri Mulyani genjot penerimaan pajak di 2018
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji akan terus memaksimalkan penerimaan negara di sektor pajak pada 2018. Salah satu langkah yang akan dilakukan dengan melakukan suatu reformasi pajak yang lebih luas.
"Reformasi pajak adalah bagian dari reformasi fiskal. Jadi, saat ini kita sedang melakukan suatu reformasi pajak yang lebih luas atau ekstensif sebagai bagian dari fungsi pajak," ujarnya di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (7/2).
Sri Mulyani mengatakan, reformasi pajak perlu dilakukan karena pendapatan perpajakan Indonesia secara konsisten telah meningkat setiap tahunnya. Namun demikian, rasio pajak masih tetap rendah yaitu sekitar 10,8 persen dari PDB.
"Dan kini bahkan lebih rendah dari negara-negara lain yang ada di kawasan ASEAN. Dan jumlah wajib pajak itu juga masih sedikit, juga bagi mereka yang membayar pajak pun jumlahnya lebih sedikit lagi," jelasnya.
Kondisi ini menurut Sri Mulyani menciptakan keterbatasan dalam hal belanja karena pajak berdampak terhadap penerimaan. Oleh karena itu, ke depan reformasi pajak yang komprehensif akan sangat dibutuhkan.
"Pemerintah akan fokuskan upayanya untuk memperbaiki aturan, sumber daya manusianya, organisasi, sistem IT dan juga proses-proses bisnis. Mudah-mudahan semua upaya ini kita bisa melihat adanya suatu badan pajak yang lebih profesional dalam melakukan tanggung jawab mereka," jelasnya.
"Dan kita akan merevisi undang-undang perpajakan dan juga pajak bea cukai untuk disesuaikan kondisi terkini. Dan juga meningkatkan para staf pajak untuk bisa memperbaiki kualitas sumber daya kita. Suatu perpajakan yang efisien pasti membutuhkan suatu intonasi dan teknologi yang baik," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Proyeksi pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen itu didorong oleh penyelenggaraan pemilu secara serentak 2024.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani menilai menuju target tersebut bukan perkara gampang.
Baca SelengkapnyaNamun, untuk peraturan pemerintah (PP) terkait kenaikan gaji ASN tersebut masih dalam proses.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.
Baca SelengkapnyaMayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaUsai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca SelengkapnyaKenaikan gaji para PNS sebesar 8 persen tersebut juga bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi.
Baca SelengkapnyaKepastian kenaikan tunjangan uang lauk pauk prajurit itu disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca Selengkapnya