Merdeka.com - Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengaku belum mempelajari banyak ihwal rencana penghapusan PBB oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Sehingga pria yang akrab disapa Aher itu masih bingung dengan keputusan tersebut jika PBB dihapuskan.

Aher mengatakan, PBB selama ini merupakan salah satu potensi PAD kabupaten/kota yang ada di Jabar. PBB juga saat ini masih diatur dalam undang-undang. Sehingga jika dihapuskan itu bukan keputusan menteri.

"Saya belum tahu detailnya seperti apa. Nanti saya pelajari dulu," katanya di Gedung Pakuan, Bandung, Kamis (12/2).

Pihaknya mengaku gairah kabupaten/kota di Jabar menarik PBB baru saja terasa pada awal tahun 2015 ini. "Karena sebelumnya atau 2013, kabupaten/kota baru separuh menerima PBB. Dan baru tahun ini penuh," jelasnya.

Sehingga jika pemasukan dari PBB dihapuskan apa dampak dari daerah itu sendiri untuk pembangunan. "Makanya kasihan juga kalau dihapuskan karena baru sekarang menerima penuh," terangnya.

Sehingga dia mengaku harus mempelajari dahulu bagaimana jika PBB benar-benar dihapuskan. Apa bentuk kompensasi yang didapat jika salah satu sumber PAD itu tidak ada.

Sebelumnya diberikan bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan akan menghapuskan PBB pada 2016. PBB itu dihapuskan untuk rumah non huni atau yang dikomersilkan.