Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK berencana akan membentuk holding BUMN energi, di mana salah satunya akan menggabungkan PT Pertamina dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Tito Sulistio mengatakan, perpindahan saham PGN ke Pertamina ‎bisa dilakukan tanpa mekanisme tender offer.

"Kalau pemiliknya sama-sama pemerintah, secara konsep ultimate owner tidak berubah, jadi kemungkinan tidak tender offer," kata Tito di BEI, Jakarta, Kamis (16/6).

Mekanisme tender offer merupakan penawaran untuk memperoleh efek bersifat ekuitas (saham) dengan cara pembelian atau pertukaran dengan efek lainnya.

Meski demikian, Tito mengaku belum mendapatkan kepastian mengenai holding BUMN energi. "Pada dasarnya masih di koran, masih plan," ujarnya.

Rencana penggabungan saham juga dinilai tak terlalu menarik di dunia pasar modal. Sebab, saham mayoritas kedua perusahaan pelat merah tersebut masih dimiliki pemerintah, belum ada peluang bagi pasar sendiri.

"Tapi ini ada perubahan owner nggak? Yaudah," katanya.

Sebelumnya, pengamat energi, Komaidi Notonegoro menilai PT Pertamina akan langsung menguasai aset PT Perusahaan Gas Negara (PGN) melalui skenario pembentukan induk perusahaan (holding) BUMN sektor energi.

"Penggabungan ini tentu akan menambah aset dan kemampuan keuangan Pertamina makin besar," katanya seperti ditulis Antara di Jakarta, Jumat (3/6).

Pemerintah berencana membentuk holding BUMN energi melalui pengalihan saham negara di PGN sebesar 56,96 persen ke Pertamina.

Rencana tersebut tercantum dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan PT Pertamina yang ditargetkan terbit pada Juni 2016.

Dengan demikian, Pertamina akan mengakuisisi PGN dan menjadikannya sebagai anak perusahaan.