Ini jawaban pengembang mengapa tidak ada rumah murah di tengah kota

Selasa, 21 November 2017 16:07 Reporter : Yayu Agustini Rahayu
Ini jawaban pengembang mengapa tidak ada rumah murah di tengah kota Hari Gani. ©2017 Merdeka.com/Yayu Agustini Rahayu

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Bidang Tata Ruang Real Estat Indonesia (REI), Hari Gani, mengungkapkan kenaikan harga tanah di DKI Jakarta mengalami sangat fantastis setiap tahunnya. Kenaikan berkisar antara 22 persen hingga 33 persen per tahun.

Hal tersebut, lanjutnya, berbanding terbalik dengan kenaikan harga rumah terutama tipe subsidi pemerintah yang kenaikannya mengacu pada inflasi. Masalah tersebut menjadi keluhan para developers (pengembang) di Ibu Kota.

"Harga rumah subsidi ini kan dipatok sama pemerintah. Setahun sekali naiknya jumlahnya sekitar kenaikan inflasi, sementara harga tanah itu naiknya tidak sesuai inflasi, jauh dari inflasi. Jadi itu lama-lama makin mengecil sekali kemampuan (membangun rumah subsidi) dari pengembang," kata Hari saat ditemui dalam sebuah acara di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa (21/11).

Sebab itu, Hari mengungkapkan sebagian besar pengembang yang tergabung dalam REI lebih memilih membangun rumah di daerah-daerah pinggiran kota seperti arah Bogor dan Bekasi.

"Pengembang-pengembang rumah murah itu semakin berat untuk membangun sektor rumah murah di pusat, makin lama makin jauh dari pusat Kota, kalau jauh dari pusat, akan jauh dari infastruktur, bisa bangun rumahnya air PDAM gak sampai, ke sekolahnya dan integritasnya jauh, jadi itulah dampak langsung (kenaikan harga tanah) terhadap properti," ungkapnya.

Untuk mensiasatinya, Hari mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan kepada pemerintah supaya disediakan zona khusus tanah dengan harga terjangkau di dalam kota. Hal tersebut bertujuan agar para pengembang bisa membangun rumah subsidi di dekat pusat kota.

"Kita mengusulkan ke pemerintah terutama untuk keberpihakan kita terhadap rumah murah kita berharap ada namanya satu zoning khusus untuk rumah murah di rencana tata ruang di daerah-daerah, sehingga kalau itu sudah ada zonasi khusus di situ tidak bisa lagi emang itu tanah murah untuk membangun rumah komersil (non subsidi)."

Selain itu, dia juga mengungkapkan beberapa usulan lainnya seperti memperbanyak pembangunan infrastruktur yang menjangku ke daerah-daerah pinggir kota.

"Kita usulkan misalnya pembangunan infrastruktur ada di daerah-daerah yang tanahnya masih murah, kita usulkan untuk dibangun di sana dan dibangun dengan konsep skala besar karena dengan skala dimungkinkan adanya yang kita namakan hunian berimbang dan bisa disitu (daerah pinggiran) karena harga tanahnya masih murah."

Baca juga:
Di Festival Properti, Bank Mandiri tawarkan KPR bunga 5,9 persen

5 Penyebab subsidi rumah murah dicabut pemerintah

Melihat rumah bersubsidi Perum Perumnas di Cibungbulan

Wali Kota Samarinda tunjuk Kasatpol PP awasi developer rumah murah Jokowi

4 Penyebab program satu juta rumah Jokowi tak tercapai setiap tahunnya

Proyek rumah murah Jokowi yang bermasalah diresmikan saat Pilkada Samarinda

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini