4 Alasan ditjen pajak sulit genjot penerimaan pajak

Merdeka.com - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany mengakui pertumbuhan ekonomi Indonesia terhambat oleh keterbatasan infrastruktur. Sementara, pemerintah kesulitan membangun infrastruktur lantaran penerimaan pajak belum optimal.

"Belanja modal itu sekitar Rp 200 triliun per tahunnya, kita hanya bisa bangun jalan baru sekitar 150 kilometer. Indonesia begitu besar, cuma bisa dibangun jalan segitu per tahun dengan uang pajak yang kita dapat," ujarnya di sela-sela Seminar Pemeriksaan Pajak di Jakarta, Senin (23/9).

Total perolehan pajak hanya mencapai Rp 1.180 triliun. Ini membuat rasio pajak baru menyentuh 12,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Menurut Fuad, rasio pajak masih bisa digenjot hingga ke level ideal, sekitar 7 persen diatas saat ini. Jika itu tercapai, dia yakin, makin banyak infrastruktur yang dapat terbangun dan pada gilirannya ekonomi Indonesia dapat melambung tinggi.

"Kita cukup meningkatkan pajak sampai 18-20 persen dari PDB, artinya uangnya cukup banyak untuk bayar jalan-jalan provinsi, jembatan, pelabuhan, dan rumah sakit," tandasnya.

Dia menambahkan, Indonesia bisa meniru China yang rajin membangun fasilitas umum dengan uang pajak.

"China tax ratio 17,5 persen terhadap PDB. China sukses dalam penerimaan pajaknya, sementara kita belum banyak yang ikut urunan bayar pajak. Itulah yang bikin ekonomi kita susah tumbuh di atas 6,5 persen," ungkap Fuad.

Sebenarnya, apa yang membuat Ditjen Pajak begitu kesulitan menggenjot penerimaan pajak. Berikut segelintir alasannya.

Kekurangan pegawai

Chandra Budi, Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak, mengatakan rasio pegawai pajak terhadap jumlah penduduk Indonesia tidak ideal.?

Menurutnya, rasio saat ini, satu orang pegawai pajak harus menangani 7.500 orang. Beda dengan Jerman yang rasionya 1:727 orang atau Jepang yang 1:1.818 orang.?

Disisi lain, jumlah konsultan pajak swasta juga tidak cukup untuk menambal kekurangan pegawai pajak.?

Kesadaran masyarakat rendah

Rendahnya kesadaran masyarakat menambah lubang yang harus ditambal Ditjen Pajak guna menggenjot penerimaan pajak.

Data Ditjen Pajak menunjukkan saat ini total Wajib Pajak (WP) yang tercatat mencapai 24,8 juta WP. Terdiri dari 22,1 juta WP orang pribadi, 2,1 juta WP badan usaha, dan 545.232 WP Bendaharawan.

Menurut Fuad, saat ini, tercatat hanya sekitar 30 persen wajib pajak pribadi yang telah sukarela membayar pajak. Sedangkan wajib pajak badan, baru 10 persen yang patuh.?

Kondisi ekonomi global

Pelemahan ekonomi global menjadi satu-satunya faktor eksternal yang bisa mengganggu penerimaan pajak. Kalau sudah berhubungan dengan itu, Ditjen Pajak tidak bisa melakukan apa-apa.?

Ekonomi global yang melemah bakal berdampak pada kinerja ekspor Indonesia. Pada gilirannya, itu juga akan berdampak pada merosotnya penerimaan pajak ekspor.

Persekongkolan jahat pemeriksa pajak dan wajib pajak

Berkali-kali Ditjen Pajak diterpa masalah penyelewengan pajak yang melibatkan pemeriksa pajak dan wajib pajak. Ini semakin membuat masyarakat ogah bayar pajak lantaran khawatir bakal dikorupsi.?

"Ini justru anggapan yang salah. Kalau uang pajak dikorupsi pegawai sendiri, justru negara ini sudah hancur sejak dulu," kata Fuad, kemarin?

Fuad mengingatkan masyarakat agar tidak terpaku pada kasus Gayus Tambunan dan kawan-kawannya. Saat ini, Ditjen Pajak bekerjasama dengan konsultan pajak berusaha mendidik wajib pajak agar bisa menghitung pajaknya sendiri dengan benar.