Ini Cara Lengkap Membuat Sertifikat Tanah di BPN, Mulai Syarat Hingga Biaya

Jumat, 21 Januari 2022 14:19 Reporter : Anggun P. Situmorang
Ini Cara Lengkap Membuat Sertifikat Tanah di BPN, Mulai Syarat Hingga Biaya Sertifikat tanah elektronik. ©2021 instagram.com/kementerian.atrbpn

Merdeka.com - Sertifikat tanah menjadi dokumen penting yang harus dimiliki usai melakukan jual beli. Dokumen ini menjadi bukti otentik atas hak tanah yang dimiliki. Pengurusan sertifikat tanah biasanya dilakukan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Caranya pun mudah. Langkah pertama adalah mendatangi kantor BPN. Di sini, pemilik tanah wajib membawa dokumen yang dipersyaratkan lalu mengantarkan ke loket pelayanan sertifikat tanah.

Nantinya, pemilik tanah akan diminta mengisi formulir dan melakukan verifikasi dokumen. Setelah itu, petugas akan memberikan Surat Tanda Terima Dokumen (STT) dan Surat Perintah Setor (SPS) yang selanjutnya harus dibayarkan sekitar Rp50.000.

Adapun dokumen yang wajib dilengkapi sebelum membuat sertifikat tanah adalah:

1. Identitas diri berupa KTP dan Kartu Keluarga (KK)

2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

3. Surat Pelunasan Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahunan (SPPT PBB)

4. Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan (SHGB)

5. Akta Jual Beli (AJB)

6. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

7. Surat Pernyataan Kepemilikan Lahan

Ada juga syarat dokumentasi bagi masyarakat yang ingin membuat sertifikat tanah atau girik, seperti:

1. Fotokopi Girik atau Letter C yang dimiliki

2. Akta Jual Beli Tanah

3. Surat Riwayat Tanah

4. Surat Pernyataan Tidak Sengketa

2 dari 2 halaman

Biaya yang Akan Dikeluarkan

akan dikeluarkan

Tahap selanjutnya adalah membayar biaya pengukuran tanah dan pendaftaran sertifikat tanah. Dikutip dari laman rumah123, ketika sudah mendapat permohonan membuat sertifikat, petugas ukur dari BPN akan melakukan pengukuran tanah dan memasang tanda batas tanah.

Dalam proses tersebut, pemilik tanah wajib hadir sebagai saksi. Hasil dari pengukuran akan diproses dan dilanjutkan untuk membuat surat keputusan sertifikat tanah dari kantor BPN.

Setelah pengukuran tanah, Anda akan mendapatkan data Surat Ukur Tanah. Serahkan surat tersebut untuk melengkapi dokumen yang telah ada. Setelah itu hanya perlu bersabar menunggu dikeluarkannya surat keputusan.

Biaya pengurusan sertifikat tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan itu menjadi patokan biaya pembuatan sertifikat tanah. Berikut ini adalah rumus penghitungan tarif pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah:

a. Apabila luas tanah sampai dengan 10 hektar dihitung menggunakan rumus:

Tu = (L/500 x HSBKu ) + Rp 100.000

b. Luas tanah lebih dari 10 hektar sampai dengan 1.000 hektar:

Tu = (L/4.000 x HSBKu ) + Rp 14.000.000

c. Luas tanah lebih dari 1.000 hektar

Tu = (L/10.000 x HSBKu ) + Rp 134.000.000

Adapun Tu adalah tarif pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka penetapan batas. Kemudian, L adalah luas tanah. Sementara itu, HSBku adalah Sarga Satuan Biaya Khusus kegiatan pengukuran yang berlaku untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (output) kegiatan.

[bim]

Baca juga:
Sengketa Tanah Jadi Biang Keladi Terhambatnya Penerbitan Sertifikat Lahan
Jokowi Serahkan 13.455 Sertifikat Tanah bagi Masyarakat di Kaltara
Jokowi Ungkap Sengketa Hambat Penerbitan Sertifikat Tanah
Tahun 2022, Jokowi Minta Menteri ATR/BPN Bagikan 20 Ribu Sertifikat Tanah di Kaltara
Inovasi Terbaru, Urus Sertifikat Elektronik Kini Bisa Lewat Aplikasi di HP
Cegah Gugatan, 893 Tanah Wakaf Tempat Ibadah di OKI Disertifikasi
Kemenkeu Telah Sertifikasi 23.652 Bidang Tanah Hingga November 2021

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini