Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini alasan pemerintah masih akan teruskan program Arcandra Tahar

Ini alasan pemerintah masih akan teruskan program Arcandra Tahar Arcandra Tahar. ©esdm.go.id

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi memberhentikan Arcandra Tahar dari jabatannya yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Senin (15/8) malam di Istana Negara. Arcandra diberhentikan karena tersandung dugaan status dua kewarganegaraan yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Amerika Serikat (AS).

Namun, program-program yang telah dikeluarkan oleh Arcandra masih akan diteruskan oleh pemerintah. Hal ini dikatakan oleh Wakil Deputi I Kantor Staf Kepresidenan, Yuni Rusdinar.

"(Program diteruskan) karena program-program itu diprioritaskan Pak Presiden, yang sudah diminta untuk segera diprioritaskan diakselerasi," kata Yuni di gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Kamis (18/8).

Salah satu program yang tetap dilanjutkan adalah mengenai penurunan biaya pengembangan Blok Masela, sesuai dengan perhitungan Arcandra. Setidaknya, nilai investasi yang dibutuhkan hanya sebesar USD 15 miliar atau lebih rendah dari perkiraan sebelumnya USD 19,3 miliar.

"Terkait dengan Blok Masela itu lah," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Arcandra mengatakan akan ada penurunan belanja modal yang sangat signifikan melalui skema pengembangan di darat. "Bisa lebih murah," katanya seusai menghadiri rapat koordinasi mengenai harga gas untuk industri di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (15/8).

Arcandra mengetahui penurunan belanja modal itu setelah mempelajari data yang diperolehnya dalam pertemuan dengan Inpex Corporation pada pekan lalu. Namun saat itu dia belum mau menyebutkan besaran penurunan nilai investasi pengembangan Blok Masela.

Jika mengacu kepada proposal rencana pengembangan (PoD) Lapangan Abadi, Blok Masela, yang telah diajukan Inpex kepada SKK Migas pada September tahun lalu, pengembangan Blok Masela dengan skema offshore atau kapal terapung membutuhkan investasi sebesar USD 14,3 miliar.

Sedangkan dengan skema onshore atau pembangunan pipa di darat yaitu di Pulau Tanimbar atau Selaru dibutuhkan biaya sebesar USD 19,8 miliar. Sementara jika dibangun lokasinya di Pulau Aru dengan jarak 600 kilometer maka dibutuhkan USD 22,3 miliar.

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tak Lagi Jadi Presiden, 42 Program Jokowi yang Belum Selesai Bakal Tetap Dilanjutkan

Tak Lagi Jadi Presiden, 42 Program Jokowi yang Belum Selesai Bakal Tetap Dilanjutkan

Sebanyak 42 Proyek Strategis Nasional (PSN) Jokowi tetap dilanjutkan meski Oktober tahun ini jabatannya berakhir.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Curhat ke Jokowi soal Pilpres 2024 hingga Kesinambungan Program Pemerintah Selanjutnya

Pengusaha Curhat ke Jokowi soal Pilpres 2024 hingga Kesinambungan Program Pemerintah Selanjutnya

Pertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.

Baca Selengkapnya
Kumpulkan Menteri, Jokowi Minta RAPBN 2025 Mulai Disiapkan untuk Presiden Terpilih

Kumpulkan Menteri, Jokowi Minta RAPBN 2025 Mulai Disiapkan untuk Presiden Terpilih

RAPBN 2025 harus memperhatikan program presiden terpilih 2024-2029.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Akui Kehebatan Program Jokowi, Prabowo Siap Lanjutkan Demi Indonesia yang Lebih Baik

Akui Kehebatan Program Jokowi, Prabowo Siap Lanjutkan Demi Indonesia yang Lebih Baik

Prabowo mengaku banyak program Jokowi yang sangat baik untuk kemajuan Indonesia.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Buka 1,2 Juta Kuota Program Kartu Prakerja

Pemerintah Buka 1,2 Juta Kuota Program Kartu Prakerja

Sampai akhir tahun ini akan ada 19 juta peserta Kartu Prakerja sejak program ini diluncurkan pada tahun 2020.

Baca Selengkapnya
Berkat Program Jokowi, Wamen Raja Juli Antoni: Sertifikasi Tanah Meningkat Ribuan Persen

Berkat Program Jokowi, Wamen Raja Juli Antoni: Sertifikasi Tanah Meningkat Ribuan Persen

Proses sertifikasi tanah era Presiden Jokowi melesat cepat.

Baca Selengkapnya
Ganjar Harap Tak Ada Politisasi Pembagian Bansos saat Kampanye

Ganjar Harap Tak Ada Politisasi Pembagian Bansos saat Kampanye

Ganjar menegaskan tidak akan menghentikan program tersebut.

Baca Selengkapnya
Menteri ATR Tandatangani MoU Sinergi Program Kelautan dan Perikanan

Menteri ATR Tandatangani MoU Sinergi Program Kelautan dan Perikanan

Penandatangan MoU ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo

Baca Selengkapnya