Ini alasan pemerintah masih akan teruskan program Arcandra Tahar
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi memberhentikan Arcandra Tahar dari jabatannya yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Senin (15/8) malam di Istana Negara. Arcandra diberhentikan karena tersandung dugaan status dua kewarganegaraan yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Amerika Serikat (AS).
Namun, program-program yang telah dikeluarkan oleh Arcandra masih akan diteruskan oleh pemerintah. Hal ini dikatakan oleh Wakil Deputi I Kantor Staf Kepresidenan, Yuni Rusdinar.
"(Program diteruskan) karena program-program itu diprioritaskan Pak Presiden, yang sudah diminta untuk segera diprioritaskan diakselerasi," kata Yuni di gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Kamis (18/8).
Salah satu program yang tetap dilanjutkan adalah mengenai penurunan biaya pengembangan Blok Masela, sesuai dengan perhitungan Arcandra. Setidaknya, nilai investasi yang dibutuhkan hanya sebesar USD 15 miliar atau lebih rendah dari perkiraan sebelumnya USD 19,3 miliar.
"Terkait dengan Blok Masela itu lah," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Arcandra mengatakan akan ada penurunan belanja modal yang sangat signifikan melalui skema pengembangan di darat. "Bisa lebih murah," katanya seusai menghadiri rapat koordinasi mengenai harga gas untuk industri di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (15/8).
Arcandra mengetahui penurunan belanja modal itu setelah mempelajari data yang diperolehnya dalam pertemuan dengan Inpex Corporation pada pekan lalu. Namun saat itu dia belum mau menyebutkan besaran penurunan nilai investasi pengembangan Blok Masela.
Jika mengacu kepada proposal rencana pengembangan (PoD) Lapangan Abadi, Blok Masela, yang telah diajukan Inpex kepada SKK Migas pada September tahun lalu, pengembangan Blok Masela dengan skema offshore atau kapal terapung membutuhkan investasi sebesar USD 14,3 miliar.
Sedangkan dengan skema onshore atau pembangunan pipa di darat yaitu di Pulau Tanimbar atau Selaru dibutuhkan biaya sebesar USD 19,8 miliar. Sementara jika dibangun lokasinya di Pulau Aru dengan jarak 600 kilometer maka dibutuhkan USD 22,3 miliar.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tak Lagi Jadi Presiden, 42 Program Jokowi yang Belum Selesai Bakal Tetap Dilanjutkan
Sebanyak 42 Proyek Strategis Nasional (PSN) Jokowi tetap dilanjutkan meski Oktober tahun ini jabatannya berakhir.
Baca SelengkapnyaPengusaha Curhat ke Jokowi soal Pilpres 2024 hingga Kesinambungan Program Pemerintah Selanjutnya
Pertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca SelengkapnyaKumpulkan Menteri, Jokowi Minta RAPBN 2025 Mulai Disiapkan untuk Presiden Terpilih
RAPBN 2025 harus memperhatikan program presiden terpilih 2024-2029.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Akui Kehebatan Program Jokowi, Prabowo Siap Lanjutkan Demi Indonesia yang Lebih Baik
Prabowo mengaku banyak program Jokowi yang sangat baik untuk kemajuan Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah Buka 1,2 Juta Kuota Program Kartu Prakerja
Sampai akhir tahun ini akan ada 19 juta peserta Kartu Prakerja sejak program ini diluncurkan pada tahun 2020.
Baca SelengkapnyaBerkat Program Jokowi, Wamen Raja Juli Antoni: Sertifikasi Tanah Meningkat Ribuan Persen
Proses sertifikasi tanah era Presiden Jokowi melesat cepat.
Baca SelengkapnyaGanjar Harap Tak Ada Politisasi Pembagian Bansos saat Kampanye
Ganjar menegaskan tidak akan menghentikan program tersebut.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR Tandatangani MoU Sinergi Program Kelautan dan Perikanan
Penandatangan MoU ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo
Baca Selengkapnya