Merdeka.com - Wakil Direktur Institute for Development of Economic (INDEF), Eko Listiyanto mengatakan paradoks harga pangan dan inflasi terjadi saat ini, di mana inflasi umum berada dalam kategori rendah, namun harga pangan tidak dapat dikatakan murah. Hal ini yang menyebabkan daya beli rendah.

"Inflasi Indonesia rendah, tetapi menjadi yang paling tinggi dibanding negara-negara ASEAN. Thailand itu rendah sekali inflasinya. Poinnya adalah negara eksportir pangan wajar kalau inflasi lebih stabil," kata Eko, di kantornya, Rabu (18/4).

Jika dirunut dalam beberapa tahun terakhir, inflasi umum (headline) memang cenderung turun, namun inflasi yang bersumber dari barang bergejolak masih cukup tinggi. Akibatnya daya beli masyarakat menjadi rendah. "Inflasi kita boleh dibilang rendah. Tapi Volatile food masih sekitar 6 persen. Artinya volatile food masih dua kali dibanding headline nya," ujarnya.

Dia menjelaskan, stabilitas inflasi dan nilai tukar mata uang suatu negara sangat dipengaruhi oleh faktor apakah negara tersebut mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri atau impor. Eko mengingatkan, jangan sampai pemerintah berlarut dalam euforia angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun impornya juga masih sangat tinggi.

Menurutnya, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi tidak hanya cukup dengan mengotak-atik suku bunga, namun harus juga menjaga stabilitas pangan dengan cara mengurangi impor. Dengan terus membesarnya impor pangan akan berakibat pada rentannya stabilitas perekonomian, khususnya inflasi dan nilai tukar.

Lebih parah lagi, jika ketergantungan impor pangan tidak segera disudahi maka akselerasi pertumbuhan ekonomi kian sulit terealisasi.

"Kalau terus-terus dibanggakan GDP kita paling besar di ASEAN, tapi urusan impor tidak bisa diselesaikan itu sama saja. Toh ketika indikator dibedah ke level-level lebih mikro itu semakin terurai. Sehingga pesannya adalah upaya untuk bangun kedaulatan pangan sangat urgent untuk dilakukan ke depan."