Merdeka.com - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana menegaskan bahwa calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 yang telah lolos seleksi tidak diizinkan mutasi hingga 10 tahun ke daerah lain. Jika mutasi dibolehkan, maka pelayanan di daerah-daerah tertentu dapat terbengkalai.

"Jadi kalau setahun kemudian dia pindah dari daerahnya, maka daerah asal akan kosong lagi di sana. Jadi ada waktu 10 tahun untuk mereka mengabdikan diri pada jabatan yang dituju dulu," tuturnya di Gedung Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenpanRB), Jumat (28/9).

Adapun ketetapan itu diatur dalam Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 atau Permenpan Nomor 36 Tahun 2018.

Bima menambahkan, keseimbangan pegawai negeri sipil antar daerah merupakan hal penting. Ini agar daerah-daerah terpencil tidak kekurangan pegawai akibat memilih mutasi ke daerah atau kota-kota lain.

"Dengan demikian, masyarakat-masyarakat daerah yang sulit terjangkau tersebut dapat tetap terlayani oleh pemerintah," jelasnya.

"Jadi Itulah gunanya angka 10 tahun itu adalah supaya pelayanan publik di daerah-daerah itu bisa terjaga," tuturnya

Reporter: Bawono Yadika Tulus

Sumber: Liputan6.com