Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK mengeluarkan beberapa strategi guna memperkuat integritas dan kedaulatan di Kepulauan Natuna. Pasalnya, masih banyak kapal asing yang melakukan pencurian ikan secara ilegal di wilayah tersebut.

"Tadi kita rapat khusus bagaimana mempercepat pembangunan dan kesejahteraan di kepulauan Natuna. Karena ini di ujung luar Indonesia yang potensinya besar. Meski sudah diakui oleh UNCLOS, alangkah lebih bagusnya kalau kita punya program-program yang lebih konkret," kata Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli di Jakarta, Rabu (13/7).

Strategi pertama adalah dengan mendorong pengembangan industri perikanan di Kepulauan Natuna. Dengan melarang kapal asing menangkap ikan di wilayah tersebut, dan membuka kesempatan bagi nelayan dalam negeri untuk meningkatkan kapasitas tangkapnya.

"Kami tidak ingin kembali ke rezim yang lama, di mana kapal pencuri ikan yang masuk. Kita ingin tidak kembali ke model yang lama tapi justru meningkatkan kapasitas nelayan nasional kita supaya mereka bisa nangkap ikan lebih banyak," imbuhnya.

Strategi kedua yakni dengan membangun pusat pariwisata di Natuna, khususnya di Pantai Anambas. "Kita mau kembangkan itu sebagai resort untuk pariwisata. Deputi kami sudah bicara dengan Dubes Prancis untuk mengundang roadmap atau apapun untuk bangun pariwisata di Natuna," jelas Rizal.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan evaluasi terhadap kilang minyak yang mandek di Natuna. Jika kilang tersebut hanya memiliki konsesi namun tidak memiliki modal dan teknologi, maka izinnya akan dicabut dan membuka tender dengan pemain baru.

"Strategi keempat, TNI akan memperkuat pertahanan di wilayah Natuna. Jadi ada 4 komponen di Natuna yang harus dikembangkan. Itu yang kami putuskan dan akan diikuti oleh kunjungan kami kesitu," pungkasnya.