INFOGRAFIS: Perppu Cipta Kerja, Pro Pekerja atau Pengusaha?

Merdeka.com - Presiden RI Joko Widodo resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Isi Perppu tersebut menuai pro dan kontra. Baik di kalangan buruh maupun pengusaha.

Dari kaca mata buruh, ada setidaknya 10 poin yang dinilai merugikan. Mulai dari skema penetapan upah minimum, PHK, pesangon, outsourcing, pekerja kontrak (PKWT) hingga tenaga kerja asing.

Bagi pengusaha, terbitnya Perppu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja cukup mengagetkan dunia usaha. Namun dunia usaha dapat memahaminya untuk menjamin kepastian berusaha.

Bagi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid, Perppu Cipta Kerja dapat memberikan kepastian hukum bagi investor dalam menanamkan modalnya.

Menko Polhukam Mahfud MD menuturkan, secara teori Perppu tersebut sudah tak ada masalah. Formalitas dan prosedurnya juga sudah sesuai. Dia memahami, setiap hadirnya Perppu atau undang-undang, pasti ada yang mengkritik. Hal itu bagian dari demokrasi.

"Jadi saudara, Undang-Undang Ciptaker itu kami percepat karena itu sebenarnya tidak ada unsur-unsur koruptifnya, itu semuanya ingin melayani kecepatan investasi, siapa coba? Justru ingin mempermudah pekerja," kata Mahfud di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/1).

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memberikan pandangan kritis terhadap penerbitan Perppu UU Cipta Kerja. Menurutnya, tidak ada jaminan pasca hadirnya Perppu, investasi bisa meningkat. Karena sejauh ini banyak aturan turunan cipta kerja sudah berjalan, namun jumlah investasi yang mangkrak masih tinggi.