Industri tolak rencana Pemprov DKI Jakarta batasi penggunaan kantong plastik
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas), Budi Susanto mengatakan, sebenarnya sektor industri menyambut baik upaya Pemda DKI Jakarta dalam mengelola sampah di Jakarta. Namun, pihaknya menolak jika pemprov berencana untuk membatasi penggunaan kantong plastik.
Dia menjelaskan, pembatasan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah tersebut dinilai akan memberatkan industri karena pemahamannya diperluas menjadi pembatasan penggunaan kantong plastik.
"Kami tentu saja mendukung penuh upaya Pemda DKI untuk mengelola sampah, namun pembatasan kantong plastik justru akan memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah karena mematikan industri, terutama industri kecil dan menengah yang bergantung pada penggunaan plastik sebagai kemasan," ujar dia di kawasan Harmoni, Jakarta, Kamis (9/8).
Menurutnya, tanpa melakukan pembatasan, sebenarnya banyak upaya yang dapat dilakukan dalam pengelolaan sampah mulai dari hulu hingga ke hilir secara terpadu. Salah satunya dengan mengajak masyarakat untuk meningkatkan pemisahan sampah di sumber agar dapat didaur ulang.
"Dalam skala besar, banyak upaya pengelolaan sampah yang berguna yang telah terbukti efektif di luar negeri, seperti misalnya pengelolaan sampah menjadi energi atau listrik dan pencampuran sampah plastik pada pembuatan jalan aspal yang menambah stabilitas aspal," imbuhnya.
Untuk mengatasi masalah sampah plastik, kata Budi, Pemda DKI Jakarta bisa menerapkan konsep circular economy. Konsep ini berfokus pada penggunaan barang-barang dengan maksimal dan mengubah barang-barang yang telah dipakai menjadi barang lainnya.
Konsep ini cocok diterapkan pada kantong plastik karena merupakan bahan yang dapat digunakan kembali, di daur ulang, ataupun ditingkatkan efektivitas penggunaannya.
"Sebagai perwakilan industri, kami mendukung Pemda DKI untuk menerapkan konsep circular economy ini karena dampaknya yang lebih positif terhadap perekonomian daerah dan dapat menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” tandas dia.
Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Berencana akan Tarik Pajak Rokok Elektrik, Pengusaha Beri Tanggapan Begini
Dampak berlakunya pajak rokok untuk rokok elektrik sifatnya sangat membebani.
Baca SelengkapnyaPengusaha Tekstil Kompak Dukung Aturan Pembatasan Barang Impor, Ini Alasannya
Aturan ini memberikan kesempatan industri TPT domestik untuk bangkit dan bersaing dengan produk impor legal.
Baca SelengkapnyaAturan Baru: Pemda Wajib Alokasikan 10 Persen Pajak Kendaraan untuk Bangun Transportasi Umum
Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Sentil Industri Minuman Masih Kecanduan Bahan Baku Impor, Pengusaha: Harganya Lebih Murah
Khusus industri minuman, Kemenperin menargetkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahan baku menjadi 25 persen.
Baca SelengkapnyaPedagang di Jakbar Temukan Sekantong Plastik Berisi Peluru dan Granat
Seorang pedagang dikagetkan dengan temuan sekantong plastik. Plastik tersebut berisi peluru dan granat di pinggir kali.
Baca SelengkapnyaAwal Tahun, Bea Cukai Bantu Ekspor Sarung Tangan Asli Kalasan ke Jepang, Nilainya Rp1,1 Miliar
Perusahaan tersebut mengekspor sarung tangan sebanyak 339 karton
Baca SelengkapnyaLuhut Akhirnya Buka Suara Soal Rencana Kenaikan Pajak Sepeda Motor
Strategi pemerintah menekan polusi dengan menaikkan pajak, hingga menerapkan area ganjil genap, termasuk untuk kendaraan listrik.
Baca SelengkapnyaIndustri Kreatif Temui Kemenparekraf Bahas Rencana Larangan Iklan Produk Tembakau, Ini Hasilnya
Pengetatan aturan rokok dalam RPP Kesehatan sebagai aturan turunan UU Kesehatan dinilai akan berdampak bagi masa depan industri kreatif nasional.
Baca SelengkapnyaTeknologi Ini Bisa Ubah Sampah Perkotaan dan Limbah Industri Jadi Bahan Bakar
Volume sampah yang terus meningkat masih menjadi tantangan bagi pemerintah di tengah fasilitas pengolahan sampah yang terbatas.
Baca Selengkapnya