Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sudah berjalan beberapa hari. Beragam reaksi muncul terutama dari sektor bisnis dan ekonomi terkait kabinet baru ini. Banyak yang berharap agar kondisi perekonomian yang lebih baik semakin cepat terwujud.

Beragam pekerjaan rumah di Kabinet Indonesia Maju menunggu hadirnya kebijakan baru. Terutama terkait industri properti. Pasalnya hingga kuartal III 2019, industri ini masih mengalami perlambatan. Padahal antara pemerintah dan otoritas terkait seperti BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan kelonggaran kepada perbankan dalam menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

"Dua kementerian yang terkait industri properti yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang tidak mengalami pergantian Menteri. Kita bisa berharap akan ada kelanjutan dari berbagai kebijakan kementerian yang selama ini sudah berjalan baik, bisa berlanjut di periode yang mendatang," ujar Head of Marketing Rumah.com, Ike Hamdan.

Ike mengharapkan agar kinerja kabinet baru bisa menggairahkan kembali industri properti di Indonesia setelah sekian lama mengalami pertumbuhan yang stagnan atau cenderung landai.

Adanya perlambatan pertumbuhan industri properti tanah air ini tercermin dari Rumah.com Property Market Index yang menunjukkan bahwa terjadi penurunan suplai properti tahunan secara nasional pada Q3 tahun 2019 ini, yaitu turun sebesar 4 persen jika dibandingkan dengan Q3 tahun 2018 lalu (year-on year). Sementara itu jika dibandingkan dengan Q2 2019 terjadi kenaikan suplai properti sebesar 28 persen (quarter-on-quarter).

Data Rumah.com Property Market Index ini memiliki akurasi data yang cukup tinggi untuk mengetahui dinamika yang terjadi di pasar properti di Indonesia, karena merupakan hasil analisis lebih dari 400.000 listing properti dijual dan disewa dari seluruh Indonesia, dengan lebih dari 17 juta halaman yang dikunjungi setiap bulan dan diakses oleh lebih dari 5,5 juta pencari properti setiap bulannya.

Menurut Rumah.com Property Market Index, penurunan suplai properti tahunan juga terjadi di kawasan Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) pada Q3 tahun 2019 ini, turun sebesar 11,8 persen jika dibandingkan dengan Q3 tahun 2018 lalu (year-on year). Sedangkan jika dibandingkan dengan Q2 2019 terjadi kenaikan suplai properti di kawasan Bodetabek sebesar 8,9 persen (quarter-on-quarter).

Untuk menggenjot industri properti agar kembali bergairah salah satunya melalui pembangunan infrastruktur. Pemerintahan Presiden Joko Widodo menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu dari lima fokus yang akan dikerjakan dalam lima tahun ke depan.

Pentingnya pembangunan infrastruktur untuk menggairahkan industri properti ini tercermin pada hasil Rumah.com Property Affordability Sentiment Index H2 2019. Dekatnya jarak dari tempat tinggal menuju tempat kerja dan transportasi massal menjadi faktor utama yang menentukan keputusan membeli properti. Sebanyak 65 persen responden yang memilih kedekatan jarak menuju tempat kerja dan 60 persen responden yang memilih kedekatan jarak menuju transportasi massal sebagai penentu keputusan untuk membeli properti.

Dengan hadirnya Kabinet Indonesia Maju yang baru berjalan beberapa hari ini, pelaku industri properti berharap adanya sinergi dan relaksasi dalam hal regulasi. Baik dari sisi kebijakan pemerintah maupun perbankan. Tentu merupakan kerja bersama seluruh pihak yang berkontribusi untuk meningkatkan daya serap pasar.

"Pada periode Kabinet Indonesia Maju ini kami berharap pemerintah membuat terobosan kebijakan-kebijakan baru yang dapat mendorong pertumbuhan industri properti di tanah air. Apalagi, kinerja sektor properti tahun depan diprediksi masih sangat menantang karena dipengaruhi ketidakpastian ekonomi global," pungkas Ike.