Merdeka.com - Pemerintah menegaskan masih wajar apabila industri mendapat subsidi listrik. Hal ini sebagai bentuk bantuan pemerintah untuk sektor produktif yang berkontribusi pada masyarakat luas.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan justru para penerima yang tidak berhak ialah pada golongan konsumtif seperti pusat perbelanjaan dan masyarakat menengah ke atas.

"Poinnya adalah subsidi listrik harus diarahkan kepada yang produktif. Yang berhak menerima adalah yang produktif atau yang miskin. Tapi bukan untuk yang sifatnya konsumtif," ujarnya saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (28/1).

Pemberian subsidi listrik pada industri perlu dilakukan sepanjang membantu pertumbuhan perekonomian. Saat perekonomian sudah stabil dan tinggi maka penyesuaian juga perlu dilakukan. "Tapi menuju harga keekonomian harus dilakukan," katanya.

Sampai saat ini, pemerintah masih memberikan subsidi listrik sebesar Rp 37,08 triliun untuk golongan rumah tangga Rp 450 VA dan 900 VA. sementara industri golongan 1.3 di atas 200 kVa disubsidi Rp 13,18 triliun dengan jumlah 10.486 pelanggan.

Golongan industri 1.4 atau 30.000 kVa ke atas mendapatkan subsidi Rp 4,74 triliun dengan jumlah 74 pelanggan, kemudian industri golongan 1.2 di atas 14 kVA sampai dengan 200 kVA disubsidi hingga Rp 1,48 triliun dengan jumlah pelanggan sebanyak 31.347 pelanggan.