Merdeka.com - Keputusan Presiden Joko Widodo menolak grasi terpidana mati kasus narkoba berbuntut panjang. Pemerintah berkukuh menjalankan hukuman mati kepada warga negara Brasil dan Australia terpidana kasus narkoba.

Keputusan ini membuat hubungan antara Indonesia dengan dua negara itu memanas. Indonesia mempertegas sikap untuk tidak terpengaruh intervensi asing dalam proses hukum. Pemerintah Brasil dan Australia protes keras atas keputusan Indonesia menjalankan hukuman mati pada warga negaranya.

Pemerintah Indonesia cukup percaya diri menyikapi protes keras dua negara sahabat. Salah satunya karena Indonesia merasa dibutuhkan oleh Brasil dan Australia dalam hal kerja sama perdagangan. Sejauh ini, keputusan eksekusi hukuman mati tidak berpengaruh ke kerja sama ekonomi.

"Masalah bilateral ekonomi tidak masalah ke sana (Brasil dan Australia)," tegas Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Nus Nuzulia Ishak di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (25/2).

Sejauh ini Indonesia masih menjadi 'primadona' produk ekspor Brasil dan Australia. Setidaknya ada lima komoditas asal Brasil yang cukup besar diekspor ke Indonesia. yakni Soybean atau kacang kedelai senilai USD 845,83 juta, Jagung senilai USD 310,95 juta, Kain Katun senilai USD 289,86 dan Gula.

"Kalau dari Brasil ada beberapa komoditi ekspor dengan nilai tertinggi di tahun 2014," tuturnya.

Produk Australia di Indonesia juga terbilang besar. Komoditas yang diimpor Indonesia dari negeri Kanguru tersebut antara lain Gandum, hewan ternak hidup, Gula, Briket Batu Bara, Daging Beku, Alumunium, Bijih Besi, besi bekas dan produk harian masyarakat.

"Nilai impor gandum Indonesia dari Australia tahun 2014 saja sekitar USD 1,26 miliar, sedangkan untuk nilai ekspor gandum Australia ke dunia di tahun yang sama senilai USD 5,37 miliar," bebernya.

Kementerian Perdagangan masih menjaga hubungan bilateral ekonomi dengan Negeri Samba dan negeri Kanguru tersebut. Namun bukan berarti pemerintah gentar memutus hubungan dagang dengan dua negara. Brasil dan Australia diminta 'tak banyak tingkah' jika menginginkan hubungan dagang dengan Indonesia tetap berlanjut. Merdeka.com mencatat tak gentarnya Indonesia memutus hubungan dagang dengan dua negara.

Ancam hentikan hubungan dagang

Jika protes keras terhadap kedaulatan Indonesia terus dilontarkan Brasil dan Australia, pemerintah mengancam menutup keran importasi dari dua negara.

"Ya kalau masih seperti itu, kita akan cari komoditi negara lain," tegas Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Nus Nuzulia Ishak, di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (25/2).

Nus kembali menegaskan jika Brasil dan Australia masih melakukan intervensi pada Indonesia, pemerintah tidak segan-segan menutup keran impor dari keduanya. "Kita akan cari komoditi tersebut di negara lain," katanya.

Brasil dan Australia Jangan macam-macam

Kementerian Perdagangan seolah ingin memberi sinyal, Indonesia bisa saja menghentikan hubungan dagang dengan dua negara tersebut. Jika ini dijalankan, Brasil dan Australia bakal merugi. Sebab, nilai ekspor mereka ke Indonesia tergolong besar.

"Australia, Brasil jangan macam-macam juga, karena ekspornya cukup besar ke kita (Indonesia)," ujar Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kemendag Nus Nuzulia Ishak kepada wartawan di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Rabu (25/2).

Nus menarik kesimpulan, perekonomian Australia dan Brasil bertumpu mengandalkan impor yang dilakukan Indonesia. "Kita (Indonesia) merupakan negara sasaran terbesar ekspor mereka (Brasil dan Australia)," ucapnya.

Ancam setop impor daging sapi

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan, Indonesia biasa saja mendapat sindiran dari Australia atas sikap tegas terhadap terpidana mati duo Bali Nine. Pemerintah akan tetap konsisten melaksanakan kebijakan hukuman mati bagi bandar narkoba tersebut.

"Biasa-biasa saja. Jalankan hukum saja," kata Jusuf Kalla di Kantor Pusat BKPM, Jakarta, Selasa (24/2).

Menurutnya, Indonesia akan tetap berupaya menjaga hubungan baik dengan Australia terutama dalam bidang ekonomi. Pemerintah tidak boleh mencampuradukkan antara kebijakan politik, hukum dan ekonomi dengan negara tetangga.

"Kalau Australia itu kita tidak impor sapi saja, bagaimana mereka kan? Tapi kita susah juga hotel tidak makan daging. Jadi harus dijaga, hubungan dagang jalan terus seperti biasa, hukum jalan, ekonomi jalan, politik jalan, jangan dicampur aduk," terang dia.

Boikot beli produk Australia

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi mengkritik keras pernyataan Perdana Menteri Australia, Tony Abbott yang mengungkit bantuan kemanusiaan ke Indonesia ketika tsunami menerjang Aceh tahun 2004 lalu. Dia meminta pemerintah merespon dengan tegas melalui penghentian impor ternak sapi dari negeri Kanguru tersebut.

"Jadi ini sangat disayangkan pernyataan Perdana Menteri Abbott terhadap efisiensi kedaulatan pemerintah Indonesia, Abbott tidak menghargai kedaulatan Indonesia dalam persoalan hukum. Ya, kami mendesak kepada Presiden Jokowi untuk segera menghentikan segala impor berkaitan dengan produk-produk peternakan terutama sapi," kata Viva Yoga di gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis (24/2).

Politikus PAN ini meminta segala bentuk hasil ternak Australia dilarang masuk ke Indonesia. Sanksi itu akan berdampak pada Australia karena pasar terbesar hasil ternaknya adalah Indonesia.

"Kita mendesak pada pemerintah untuk menghentikan impor sapi dari Australia, baik itu sapi indukan, sapi betina produktif, atau daging beku. Australia juga harus tahu bahwa pasar terbesar dalam peternakan sapi itu 60 persen Indonesia," terang dia.

Tunda beli alutsista Brasil

Tak cuma menyampaikan protes keras, RI pun mengkaji pembatalan rencana pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista) dari Brasil.

Untuk diketahui, Kementerian Pertahanan berencana membeli sistem peluncur roket dari BUMN Brasil, Avibras Aerospasial. Jenis yang akan dibeli TNI adalah roket MLRS Astros II, penting untuk pertahanan darat. Kontrak pembelian sudah dijajaki sejak 2012.

Sebelumnya, Indonesia sudah membeli 16 pesawat Super Tucano EMB-314 yang juga bikinan Embraer asal Brasil. Nilai pembelian mencapai USD 295 juta.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, dengan situasi renggang begini, maka paket pembelian roket sebaiknya ditunda. "(Pembatalan) lagi dipertimbangkan," imbuh JK.