Indonesia Masuk Resesi, Ini yang Harus Dilakukan Pemerintah

Kamis, 12 November 2020 11:01 Reporter : Merdeka
Indonesia Masuk Resesi, Ini yang Harus Dilakukan Pemerintah pertumbuhan ekonomi. ©2019 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 minus 3,49 persen secara year on year (yoy/tahunan) dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Angka minus ini menyusul pertumbuhan yang juga negatif di kuartal II, sebesar (minus) -5,32 persen.

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengatakan, kondisi perlambatan ekonomi saat ini sebenarnya sudah dirasakan sejak beberapa tahun lalu.

Indikasinya adalah target pertumbuhan ekonomi yang selalu tidak tercapai. Terlebih ketika kemudian terjadi pandemi covid-19 dan diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dia mengaku sudah bisa memastikan pertumbuhan ekonomi akan semakin terpukul.

"Jadi kami sudah tidak risau dengan istilah-istilah seperti resesi yang merujuk pada perlambatan ekonomi. Kami sudah menilai dan antisipasi sejak beberapa tahun lalu," ucapnya, Kamis (12/11).

Sejak melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara menyeluruh mengalami penurunan yang ditandai dengan penurunan harga komoditas di pasar internasional dan tidak tercapainya target pertumbuhan pajak, menurut Hendrawan, pihaknya sudah mendesak pemerintah untuk melakukan beberapa tindakan strategis.

Yang pertama adalah, agar Pemerintah membuat perencanaan pembangunan yang lebih realistis sejak 2-3 tahun silam. Kedua, Pemerintah harus membuat kebijakan ekonomi uang yang bersifat anti cyclical/ countercyclical/antisiklik (menantang arah angin ) dalam bentuk kebijakan fiskal yang lebih agresif di mana pemerintah harus turun tangan menjadi pelaku ekonomi.

"Itu yang lebih penting bagi pemerintah, dan kami sudah wanti-wanti kepada Kepala Bappenas, OJK, Gubernur BI untuk benar-benar menerapkan kebijakan anti siklik," ujarnya.

Namun dalam perjalanan waktu, ekonomi yang sudah melambat itu ternyata kembali mendapatkan pukulan yang lebih keras ketika terjadi pandemic Covid-19. Kejadian luar biasa ini tidak hanya memberi efek pada satu sisi, supply atau demand saja seperti dalam perlambatan biasa, namun memukul dua sisi sekaligus yaitu supply dan demand.

Kondisi ini lah yang mendorong DPR menerima Perpu 1/2020 yaitu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan disahkan menjadi Undang-undang Nomor 2/2020 dan menyetujui program pemulihan sebesar Rp695,2 triliun.

Baca Selanjutnya: Di Bawah Garis Kemiskinan...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini