Merdeka.com - Pemerintah memproyeksi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih menjadi masalah yang akan dihadapi perekonomian Indonesia pada tahun ini. Membengkaknya konsumsi BBM bersubsidi membahayakan fiskal negara karena anggaran yang tersedot untuk subsidi energi sangat besar.

Menteri Keuangan Agus Martowardodjo memaparkan, proyeksi ini berkaca pada catatan konsumsi BBM sepanjang 2012 yang terus meningkat dari 40 juta kilo liter (KL) hingga mencapai 45,2 juta KL. Hal ini berdampak pada membengkaknya subsidi yang harus dibayar hingga mencapai Rp 211 triliun.

"Ini mengambil porsi cukup besar dari APBN kita sehinga di 2012 untuk BBM bersubsidi saja kita bayar mencapai Rp 211 triliun. Di 2013 dianggarkan 46 juta kilo liter," ujarnya saat rapat bersama Komisi XI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/1).

Agus menyampaikan, apabila konsumsi BBM tidak dikendalikan akan berdampak buruk pada kondisi fiskal. Maka upaya pengendalian konsumsi BBM bersubsidi menjadi harga mati.

Kementerian Keuangan mencatat sepanjang 2012 lifting minyak terealisasi lebih kecil dari target, yaitu hanya 860.600 barel per hari dari target awal lifting minyak mencapai 930.000 barel per hari.

Lifting yang tidak tercapai dan konsumsi yang besar membuat Indonesia masih harus memenuhi kebutuhan BBM melalui impor. Impor BBM menjadi salah satu biang keladi defisitnya neraca perdagangan Indonesia tahun lalu.

"Kelihatannya lifting minyak (2013) akan ada di 850.000 barel per hari," tuturnya.

Hal senada disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution yang mengatakan konsumsi BBM akan terus meningkat di tengah menurunnya produksi minyak. Impor migas akan terus berlanjut dan tentunya memperbesar defisit neraca berjalan.

"Meningkatnya konsumsi BBM akan meningkatkan beban subsidi BBM dalam APBN yang dapat mempengaruhi persepsi negatif kesinambungan fiskal yang dapat menekan rupiah," jelas Darmin.