Merdeka.com - Mantan Gubernur Indonesia untuk OPEC, Widhyawan Prawiraatmadja mengatakan, cuaca yang tak menentu di sejumlah negara Eropa termasuk Inggris memengaruhi kelangkaan energi yang mengarah kepada krisis. Bahkan dengan kejadian ini, sejumlah negara tersebut bisa terancam tak memiliki cadangan listrik sepanjang musim dingin.

Dia menilai, tingkat cuaca yang tak menentu tersebut membuat harga gas dan batubara menjadi meningkat, juga diikuti harga minyak yang ikut melambung. Meski masih terjadi di sebagian negara di Eropa, pakar energi mewanti-wanti Indonesia untuk bisa bersiap dalam menghadapi krisis.

"Krisis energi global akan berpengaruh kepada semua negara termasuk Indonesia, karena adanya ketergantungan pada impor. Untuk kasus Indonesia ini akan berpengaruh pada harga BBM dan LPG yang biaya perolehannya akan meningkat tajam, untuk batubara dan LNG, Indonesia adalah net exportir, sehingga sebenarnya diuntungkan dari sisi neraca perdagangan," katanya di Jakarta, Minggu (10/10).

Dia menjelaskan, kenaikan harga energi yang melambung bisa mempengaruhi peningkatan harga komoditas lain hingga ke sektor jasa sehingga mampu mengancam kenaikan inflasi melebihi target.

"Oleh sebab itu, perlu diingat bahwa kondisi Indonesia sangat rentan terhadap peningkatan harga energi primer, khususnya minyak bumi plus BBM dan LPG, yang ketergantungan pada impornya tinggi, terutama karena sebagian dari harga produk BBM dan LPG 3 kg masih disubsidi," paparnya.

Wawan mengingatkan bahwa kondisi ini menjadi saat yang tepat untuk perusahaan energi mulai menjalankan manajemen risiko, baik bagi perusahaan lokal swasta maupun perusahaan pelat merah. Salah satunya PT Pertamina yang memainkan komoditas energi di dalam negeri.

Selain itu, hal yang sama juga perlu dilakukan oleh PT PLN. Sebab, dalam posisi konsumsi energi seperti penyerapan batubara, langkah-langkahnya ada di PT PLN. "Bagaimana menjalankan manajemen risiko. Kalau di (perusahaan) swasta otomatis (dijalankan), BUMN itu tak mudah, contoh saja, kebayang kan kalau kita kena shortage, pasti disalahin BUMNnya, gimana BUMN ini, tapi kalau kelebihan nanti disalahin, jadi dalam posisi sandwich," katanya.

Untuk itu, dia mengingatkan ada 6 poin ketidakpastian yang bisa terjadi di dalam negeri. Pertama, kondisi ekonomi yang masih dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 termasuk adanya pent-up demand di jangka pendek. Kedua, kondisi perubahan iklim yang mengakibatkan cuaca ekstrem yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Cuaca ekstrem ini, seperti dikatakan sebelumnya, mampu memengaruhi permintaan dan pasokan energi yang bersifat disruptif.

"Upaya Dekarbonisasi untuk mengatasi atau mengurangi dampak perubahan iklim, yang mendorong kebijakan transisi energi jadi upaya yang tidak mudah, karena membutuhkan biaya, akselerasi teknologi, dan perubahan perilaku konsumen. Ini yang perlu diwaspadai," imbuhnya.

Kemudian, terjadinya perubahan pola investasi sebagai dampak langsung transisi energi, baik untuk energi primer, maupun infrastruktur energi. Perusahaan energi perlu diversifikasi dengan kondisi pembiayaan (cost of capital) yang berbeda.

"Artinya, perlu dilihat lebih jauh dalam transisi ke energi bersih, tapi juga jangan melupakan energi fosil yang membutuhkan infrastruktur untuk menunjang," katanya.

Nilai ekonomi karbon yang penerapannya belum merata, sehingga opportunity cost di berbagai kawasan atau negara semakin meningkat. Serta kondisi geopolitik yang saat ini dipicu oleh persaingan ekonomi Amerika Serikat dan China, China dan Australia, serta Rusia dan Uni Eropa.

"Apalagi nanti Indonesia akan mengalami bagaimana produk kita akan dihadang di Uni Eropa karena masih menggunakan energi fosil," katanya.

Reporter: Arief Rahman H.

Sumber: Liputan6.com