Indonesia dan Singapura perang urat saraf gara-gara Tax Amnesty

Selasa, 26 Juli 2016 07:00 Reporter : Harwanto Bimo Pratomo
Indonesia dan Singapura perang urat saraf gara-gara Tax Amnesty singapore. Ilustrasi shutterstock.com

Merdeka.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa pemerintah tidak takut dengan upaya 'penjegalan' Singapura. Dirinya bahkan termotivasi untuk semakin giat mensosialisasikan manfaat Tax Amnesty.

"Saya tidak takut dengan Singapura. Negara kecil begitu," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution juga meyakini upaya Singapura menjegal Tax Amnesty bakal menemui kegagalan. Sepanjang Indonesia bisa menyiapkan instrumen investasi dan insentif terbaik untuk menarik masuk dana yang ditanam konglomerat di luar negeri.

"Normal saja jika ada negara yang menyimpan banyak dana orang Indonesia, berusaha memberikan insentif untuk jangan pindah. Tapi tax amnesty kita itu sudah merupakan insentif yang sangat besar. Jadi, yang penting dengan insentif yang sangat besar dari tax amnesty itu instrumen penempatan disiapkan, sudah tinggal itu," kata Menko Darmin di kantornya, Jakarta.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan pihaknya akan menempuh langkah tegas untuk mengantisipasi upaya penjegalan negara lain. Salah satunya dengan memanfaatkan Automatic Exchange of Information (AEOI) setelah Indonesia menjadi anggota aktif Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada tahun 2017 untuk memperkaya informasi perpajakan.

Dengan AEOI, pemerintah bisa mendapatkan data wajib pajak mulai dari kepemilikan aset, simpanan, hingga kegiatan transaksi keuangan lainnya dari negara anggota lainnya.

"Ya semua negara pasti ingin survive. Tapi seperti saya katakan, pada tahun 2018 Singapura tidak bisa begitu lagi karena semua sudah terbuka, karena itu maka kita akan bertindak lebih keras setelah ini," kata JK di Kementerian Keuangan, Jakarta.

Dia menambahkan, dengan langkah yang dilakukan Singapura, justru membuktikan bahwa Singapura merupakan negara yang menyimpan uang orang Indonesia paling banyak. Sehingga, pemerintah akan lebih gencar untuk menarik dana repatriasi dari negara tersebut.

"Langkah kami dengan menjalankan UU dengan keras, kalau datanya ada, tangkap orangnya, bayar dendanya. Kalau ini kan dibawanya tidak dibereskan. Kalau ditangkap, justru dinaikkan," imbuhnya. [bim] SELANJUTNYA SEBELUMNYA

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini