Merdeka.com - Para ahli menyebutkan kondisi pandemi Covid-19 tidak mungkin berakhir, namun potensi menjadi endemi bisa terjadi. Menghadapi tantangan tersebut, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan dibuat responsif dan fleksibel untuk menghadapi tantangan endemi.

Instrumen APBN tidak hanya akan digunakan untuk menangani sektor ekonomi semata. Melainkan juga didorong untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 seperti vaksinasi dan insentif kepada tenaga kesehatan.

"Kita siapkan budgetnya di dalam APBN kita. Bukan hanya vaksin saja. Kita tahu bahwa tenaga kesehatan harus kuat," kata Febrio di Jakarta, Jumat (10/9).

Sepanjang tahun 2020-2021, tenaga kesehatan yang menangani kasus Covid-19 telah mendapatkan insentif. Di masa depan, Febrio ingin insentif tersebut bersifat berkelanjutan dan lebih permanen.

"Nah karena ini sudah akan berkelanjutan, kita coba lihat bagaimana bentuk insentif dari nakes sini harusnya agak lebih permanen lagi sesuai dengan kondisi dari endemi tersebut," jelas Febrio.

Dia melanjutkan ada pelajaran yang bisa diambil selama satu setengah tahun di tengah pandemi. Saat ini masyarakat sudah mulai melakukan kebiasaan baru dan akan menjadi bagian dari kebiasaan hidup baru ke depan.

Menurut Febrio, ini merupakan modal penting sehingga masyarakat itu semakin siap jika ternyata ada varian baru lagi yang melanda. Harapannya, kasus penularan yang terjadi tidak terlalu tinggi, sektor kesehatannya semakin siap, tenaga kesehatan juga siap. Pun dengan rumah sakitnya dan stok oksigen dan peralatan medis penunjang lainnya juga lebih siap.

"Kita harus segera siap menangani kesehatannya, menangani pandemi, dan juga siap menangani masyarakat yang terdampak rentan, dan juga pengusaha-pengusaha kecil UMKM. Ini yang kita akan fokuskan ke depan," tegas Febrio.

APBN Akomodir Ketidakpastian di Masa Depan

Pemerintah tengah menyiapkan langkah-langkah untuk hidup berdampingan dengan Covid-19 dan bertransisi dari pandemi menjadi endemi. Termasuk melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 karena virus corona tidak bisa dihilangkan tetapi bisa dikendalikan.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan APBN harus siap merespon dinamika, kususnya pada sektor kesehatan dan perlindungan sosial. Alokasi belanja pada APBN 2022 pun tetap dirancang untuk pemulihan namun juga fleksibel untuk mengakomodir ketidakpastian ke depan.

"Program perlinsos kita mulai dari PKH, Bansos dan sebagainya itu harus tetap siap. Nah itu membuat APBN kita memang dalam konteks endemi ini harus tetap fleksibel dan harus tetap responsive," kata Febrio di Jakarta, Jumat (10/9).

Dia menjelaskan dampak dari pandemi ini yang diperkirakan menjadi endemi membutuhkan kesiapan bila suatu waktu ada varian baru. Hal tersebut akan berdampak pada aktivitas ekonomi harus dibatasi lagi.

Pada saat itu, maka masyarakat akan terdampak hidupnya khususnya dari sisi perekonomian. Masyarakat yang tadinya bisa bekerja menghasilkan penghasilan, tapi karena pembatasan mobilitas, kehidupannya jadi terdampak.

"Inilah yang kita bayangkan hidup dengan endemi itu. Sehingga fleksibilitas yang terjadi di masyarakat itu akan menjadi modal yang sangat kuat bagi kita sebagai suatu bangsa dan sebagai suatu perekonomian," kata dia.

Dalam konteks itu, Febrio menegaskan pemerintah akan memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan. Sebab, kelompok masyarakat tersebut yang akan terdampak paling besar dari pembatasan-pembatasan mobilitas tersebut.

"APBN-nya pun siap untuk antisipatif dan fleksibel untuk melakukan refocusing dan realokasi begitu ada kebutuhan untuk mengantisipasi resiko penularan-penularan baru yang mungkin akan tinggi," kata dia.