Merdeka.com - Ekonom Head Center of Food, Energy and Sustainable Indef, Abra Talattov menyayangkan porsi peremajaan sawit rakyat masih kecil atau hanya 8,1 persen dari total akumulasi pendapatan tahun 2015 sampai 2019 atas pungutan ekspor yang mencapai Rp47 triliun.

"Akumulasi pendapatan yang diperoleh BPDBKS itu dari tahun 2015 sampai 2019 adalah Rp47 triliun, dari total dana yang dihimpun tadi mayoritas 89 persen itu dimanfaatkan untuk insentif biodiesel, yang disayangkan porsi untuk peremajaan sawit-sawit rakyat ini masih cukup kecil 8,1 persen dari total dana yang dihimpun dari 2015-2019," kata Abra dalam Ngopi Chapter 1: Dilema Kebijakan Biodiesel, Minggu (28/2).

Menurut dia, kebutuhan perkebunan sawit rakyat untuk mendapatkan peremajaan itu sangat penting. Lantaran produktivitas kebun kelapa sawit petani rakyat itu memang paling kecil dibandingkan perkebunan swasta ataupun perkebunan milik pemerintah.

"Hanya sekitar 3,06 juta ton per hektare jauh dibandingkan produktivitas kebun swasta, maka mestinya pungutan ekspor yang diambil oleh pemerintah termasuk kepada petani atau kebun rakyat mestinya juga kembali lagi ke petani rakyat melalui dana untuk peremajaan lahan-lahan rakyat," ujarnya.

Di sisi lain, Abra menjelaskan, proyeksi kebutuhan Bahan Bakar Nabati (BBN) Indonesia yang sebagiannya akan dicoba di konversi melalui APBN diesel, sehingga jumlahnya sampai tahun 2025 target kontribusi BBN bisa mencapai 24,5 juta Kl.

"Jadi pemerintah sendiri juga sudah sangat berambisi untuk mengurangi ketergantungan kebutuhan BBM fosil kita dengan penuh, mengkonversi dengan BBN," ujarnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com